Pemerintah Harus Mengkaji Ulang IJEPA
Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) harus didiskusikan kembali kata Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
Editor: Sugiyarto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) harus didiskusikan kembali kata Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
Walau pun sebelumnya pemerintah sempat menyebut ada nilai negatif dari kerjasama itu, menurutnya masih ada yang bisa dimanfaatkan Indonesia dalam kerjasama dengan Jepang.
Rahmat usai menemani Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menemui Ketua Kamar Dagang Indonesia, Akio Mimura dan sejumlah pengusaha Jepang, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015), mengatakan Indonesia bisa belajar banyak untuk meningkatkan sektor pangan dan industri teknologi dari Jepang.
"Bagaimana kita bisa mendorong kedaulatan pangan melalui teknologi yang dimiliki mereka, dan pada sektor lain seperti otomotif," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dengan kerjasama itu pemerintah berharap kedepannya Indonesia bukan hanya merakit produk-produk dari Jepang, akan tetapi membangun dari awal produk-produk tersebut di dalam negri.
Jepang kata dia juga kuat di segi penelitian dan pengembangan. Sedangkan Indonesia memiliki potensi sebagai pasar yang luas. Hal itu kata dia juga bisa disinergiskan.
Namun dalam pertemuan JK dengan Akio, sama sekali tidak dibahas soal jumlah investasi. Detail dari kerjasama tersebut, termasuk nominal dan konsep baru kerjasama, akan dibicarakan kemudian dengan menteri-menteri terkait.
Rahmat mengatakan kedua pihak juga belum menentukan batas waktu. "Ini kan baru mulai. Ini akan kita dorong secepatnya, pokoknya tahun ini," ujarnya.
Rahmat menuturkan penting untuk memastikan kerjasama tersebut sebelum era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang dimulai pada 2016. Kerjasama itu diyakini dapat meningkatkan pengusaha lokal, melawan serangan pengusaha-pengusaha dari negara lain di Asean.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.