TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Papua, Lukas Enembe berminat untuk mengakuisisi saham milik PT Freeport Indonesia yang akan didivestasikan kepada kepemilikan nasional.

Lukas mengatakan, kepemilikan saham oleh pemeintah daerah dalam komposisi saham Freeport bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Kami ingin dapat porsi yang cukup, porsinya bisa lebih dari 10 persen saham" ujar Lukas di kantor Kementerian ESDM, Jumat (6/2/2015).

Keinginan Papua saat ini ada 17 item yang harus dilaksanakan Freeport Indonesia untuk kemajuan masyarakat Papua. Lukas pun mengaku miris karena masyarakat Papua yang berada di wilayah pertambangan Freeport masih belum sejahtera.

"Masyarakat Papua yang sangat miskin itu ada di kabupaten-kabupaten lain, padahal itu wilayah Freeport Indonesia," ungkap Lukas.

Lukas memaparkan, tugas Freeport Indonesia sebagian besar sudah diselesaikan. Salah satunya Bandara Timika Mozes Kilangin sudah diserahkan pemda, selama ini dikelola oleh Freeport Indonesia. "Sehingga dari situ bisa melayani masyarakat kita yang di pegunungan," kata Lukas.

Saat ini komposisi saham Freeport sebanyak 90,64 persen dikuasai oleh Freeport McMoRan. Sedangkan 9,36 persen merupakan saham milik Pemerintah Indonesia.

Sesuai PP Nomor 77/2014 terkait perubahan ketiga PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Freeport diwajibkan melepaskan saham dengan total 30 persen kepada kepemilikan nasional. Sehingga, masih ada 20,64 persen saham yang harus didivestasikan Freeport ke kepemilikan nasional.

Menurut Lukas, dengan adanya saham daerah di Freeport, sehingga kehadiran perusahaan asal Amerika Serikat tersebut akan lebih bermakna bagi masyarakat Papua. "Porsinya bisa lebih dari 10 persen saham, namun kami akan ikuti tahapan yang sedang dilakukan Menteri ESDM dan Freeport dalam divestasi saham," ujar Lukas.