TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berubah sikap terkait instruksi kepada PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Papua.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sukhyar mengatakan, pemerintah hanya akan mewajibkan Freeport untuk mengirimkan pasokan konsentrat ke pabrik yang akan dibangun di Bumi Cendrawasih tersebut.

"Di lapangan, kami dapatkan legal entitas yang akan menggelar pemurnian itu BUMD yang akan bekerjasama dengan China," kata Sukhyar di kantornya, Senin (16/2/2015).

Asal tahu saja, sebelumnya Kementerian ESDM meminta Freeport untuk membangun smelter di dua lokasi yakni di Gresik, Jawa Timur dan di Mimika, Papua. Smelter di Gresik yang saat ini masih dalam tahapan basic engineering ditargetkan bisa beroperasi mulai 2017, sedangkan pabrik di Papua diminta dibangun pasca 2021.

Belakangan, pemerintah daerah menuntut pembangunan smelter di Papua agar dipercepat pelaksanaan. Akhir pekan lalu, rombongan Kementerian ESDM pun melakukan kunjungan langsung ke calon lokasi permbangunan smelter di Papua.
Namun, Sukhyar belum memastikan investor asal China yang akan menjadi partner BUMD Papua dalam proyek pembangunan smelter copper cathode.

"Kami tidak tahu, ESDM akan memastikan perusahaan yang ada di sana, jangan sampai nanti malah terkendala di jalan," kata dia. (Muhammad Yazid)