Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M. Rifai Gani melihat pasar komoditas beras sudah sejak lama cenderung oligopolistik, sehingga rawan terjadi penimbunan yang menyebabkan harganya melambung tinggi.

Menurutnya, ada sekitar lima sampai delapan pedagang beras berskala besar yang mampu mempengaruhi harga beras nasional.

"Jika pemain beras berskala besar ini berkolusi dan menahan distribusi beras ke masyarakat, otomatis pasar akan terpengaruh. Harganya bisa naik signifikan," kata Jimmy dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Jimmy mengatakan, pemerintah nampaknya belum perlu melakukan impor beras karena stok beras di Bulog cukup untuk menstabilkan harga di pasar. Apalagi, impor komoditas beras akan merugikan harga di tingkat petani dan memperlemah daya saing beras lokal.

Kalau pun mesti mendatangkan beras dari luar negeri, kata Jimmy yang juga mantan Direktur Utama PT Sarinah, bahwa beras yang diimpor hanya untuk keperluan tertentu dan jenis produknya tidak bisa dihasilkan di Tanah Air.

"Sarinah juga importir beras. Tapi beras yang diimpor Sarinah jenisnya khusus, seperti Japonica Rice asal Jepang untuk pasar terbatas. Beras ini berbeda dengan yang dikonsumsi masyarakat umum dan jenisnya tidak ada di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding ada mafia beras yang menyebabkan harga beras melonjak hingga 30 persen di Jakarta. Rachmat lantas meminta Direktur Utama Perum Bulog menyetop distribusi beras di sejumlah pasar yang janggal dalam menetapkan harga ke konsumen.

Untuk diketahui, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang sempat menyentuh Rp 12.000 per kilogram, padahal hitungan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog seharusnya dijual Rp 7.400 per kilogram.