TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI/Persero) siap menjalankan mandat pemerintah untuk berperan sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI fokus mempersiapkan diri untuk memenuhi target 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 13 Februari 2015 telah menyetujui adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT SMI melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) sebesar Rp20,3 triliun. Penambahan PMN sebesar Rp20,3 triliun berasal dari penambahan PMN murni Rp2 triliun pada APBN 2015 dan pengalihan aset dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp18,3 triliun.

“Kami menghormati setiap keputusan DPR dan Pemerintah, serta siap mendukung arahan Kementerian Keuangan terkait pengembangan infrastruktur Indonesia,” ujar Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini, Rabu (25/2/2015).

Dengan beralihnya aset PIP ke PT SMI, maka PT SMI akan melanjutkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh PIP. Beberapa program kerjanya memberikan pembiayaan infrastruktur lebih luas ke pemerintah daerah maupun pihak swasta, termasuk untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan lain-lain.

"Selain itu, PT SMI juga dapat melanjutkan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pembangkit listrik geothermal," ungkap Emma

Berdasarkan portofolionya per 31 Desember 2014, PT SMI telah memberikan komitmen pembiayaan sebesar Rp 5,57 triliun dengan total nilai proyek sekitar Rp 45,55triliun dengan multiplier effect sebesar 8,2 kali. Dengan penambahan PMN ini, PT SMI menargetkan pembiayaan di tahun 2015-2016 sebesar Rp 10,8 triliun dengan total nilai proyek yang dibiayai sekitar Rp100 triliun dan menciptakan multiplier effect sebesar 9,2 kali.