Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPPU: Bulog Tak Seperti Masa Orde Baru

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, peranan Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras masih sangat dibutuhkan

KPPU: Bulog Tak Seperti Masa Orde Baru
Patheos
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, peranan Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras masih sangat dibutuhkan. Sayangnya, Bulog saat ini dinilai tak memiliki kekuatan layaknya masa Orde Baru dulu.

"Kan Bulog sekarang tidak punya power untuk melakukan stabilisasi harga karena mereka dituntut sebagai perusahaan dan statusnya bukan sebagai lembaga penyangga," ujar Ketua KPPU M Nawir Messi saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Dia menjelaskan, peran Bulog sebagai perusahaan membuat orientasi badan yang dulu menjadi ujung tombak stabilisasi harga beras itu beralih mencari keuntungan. Bahkan, sebagai perusahaan, Bulog juga dituntut tak boleh rugi. Walau pun tak memiliki kekuatan layaknya masa Orde Baru dulu, Bulog masih diyakini Nawir mampu melakukan stabilisasi harga beras. Syaratnya, Bulog mesti memiliki sistem distribusi beras miskin (Raskin) yang baik dan memastikan penyalurannya tepat sasaran sehingga tak terjadi kekurangan stok dipasaran.

"(Peran) Bulog bukan seperti saat masa Pak Harto, bukan. Sekarang Bulog sebagai perusahaan dan dituntut untuk tidak rugi. Kecuali untuk penyaluran taskin, hanya sebatas itu," kata dia.

"Harapan kita tentunya berharap peran Bulog dalam penyaluran raskin. Misal wapres kemarin suruh Bulog salurkan 500.000 raskin, ini kan bagus. Tapi, ternyata berdasarkan media malah tidak tepat sasaran. Makanya harus tepat sasaran," Ucap Nawir.

Sebelumnya, KPPU menilai kenaikan harga beras yang terjadi saat ini bisa diantisipasi sejak 3 bahkan 4 bulan lalu melaui operasi pasar. Sayangnya, pemerintah baru melakukan operasi pasar pada Februari 2015 dan itu dinilai sudah terlambat.

Menurut dia, kenaikan harga beras saat ini bukan dikarenakan adanya kartel di pasar. Dia melihat hal ini diakibatkan adanya keterlambatan panen yang harusnya terjadi pada Februari lalu menjadi pada akhir Maret ini. Parahnya, distribusi raskin juga tak efektif.

Salah satu bukti yang ditemukan KPPU yaitu terjadinya pengoplosan beras raskin oleh para pedagang besar. Artinya, raskin yang ditunjukan untuk masyarakat tidak mampu justru tak tepat sasaran.(Yoga Sukmana)

Editor: Sanusi
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas