TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat, menuai pro kontra. Pasalnya, meski telah diprotes PT Pertamina (Persero), namun Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tetap bulat membangun pelabuhan tersebut.

Koordinator Gerakan Masyarakat Tolak Cilamaya, Asep Saefullah, mensinyalir ada transaksi yang tidak terlihat antara kontraktor pelabuhan Cilamaya, konsultan dari Jepang Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Kementerian Perhubungan. Karena itu Asep memaparkan pihaknya menurunkan tim ke Cilamaya untuk melakukan cek dan ricek tentang informasi tersebut.

"Kami akan menindak pihak-pihak dari pemerintahan Pusat yang 'bermain' dalam proyek tersebut," ujar Asep, Rabu (11/3/2015).

Asep menilai Kementerian Perhubungan tidak peka terhadap peta dan reaksi publik. Dalam hal ini kalangan nelayan dan petani sepanjang laut pantura Karawang akan kehilangan mata pencaharian jika pelabuhan Cilamaya dibangun untuk kebutuhan menampung logistik.

"Ditambah, dengan kajian Amdal yang masih belum beres," ungkap Asep.

Asep juga mengatakan pelabuhan Cilamaya ini mengandung risiko besar yang akan dihadapi pemerintah. Pasalnya di lokasi tempat akan dibangunnya pelabuhan, terdapat anjungan minyak dan gas Off Shore North West Java (ONWJ) yang menjadi penyuplai 60 persen kebutuhan pembangkit listrik muara karang.

Selain itu, Asep menambahkan ketersediaan bahan bakar gas PT Pupuk Kujang juga sangat tergantung pada suplai ONWJ yang akan berpengaruh terhadap produksi pupuk nasional bagi petani." Semua ini harus dipertimbangkan dengan matang dan bagi kami tak ada kata lain selain dihentikan," kata Asep.