TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masuknya sejumlah kader partai politik dan relawan Jokowi dalam jajaran dewan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menimbulkan polemik di masyarakat.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani berpendapat pemegang saham BUMN menunjuk komisaris berdasarkan prinsip kepercayaan dalam membantu kinerja perusahaan.

"Komisaris merupakan perwakilan dari pemegang saham yang ditempatkan di dalam perusahaan dan penunjukannya berdasarkan kepercayaan," kata Jimmy di Jakarta, Senin (23/3/2015).

Menurut mantan Dirut PT Sarinah itu, dimasukkannya orang-orang partai politik (parpol), tim sukses, sampai relawan kampanye ke dalam beberapa BUMN tidak masalah, asalkan mampu profesional dan dapat mendongkrak kinerja perseroan.

"Siapa pun yang diangkat menjadi komisaris BUMN sebenarnya tak ada masalah, selama dia melalui penelaahan yang mendalam dan memiliki kompetensi di bidangnya. Atau dia punya networking yang luas untuk digunakan sebagai pengembangan usaha," kata Jimmy.

Untuk diketahui, sejumlah kader partai politik duduk di kursi Dewan Komisaris BUMN seperti Cahaya Dwi Rembulan Sinaga (Bank Mandiri) dan Pataniari Siahaan (Bank BNI). Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan. Adapun Diaz Hendropriyono yang duduk di jajaran komisaris PT Telkomsel adalah relawan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.