Investor Jepang Tetap Berminat Mendanai Cilamaya
Investor Jepang dipastikan masih tertarik untuk mendanai pembangunan pelabuhan di Pantai Utara Jawa.
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Investor Jepang dipastikan masih tertarik untuk mendanai pembangunan pelabuhan di Pantai Utara Jawa. Padahal sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla membatalkan pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat.
Duta Besar RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan soal Cilamaya itu juga sempat dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Pasti ada lah kapal yang mendatangi pelabuhan itu. Di tengah, Indonesia mulai jadi basis ekspor oleh karena itu dibutuhkan pelabuhan-pelabuhan yang baik," katanya, kepada wartawan usai menemani Ketua Keidanren, Asosiasi Pengusaha Jepang, Sadayuki Sakakibara menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2015).
Rencananya Pelabuhan Cilamaya dibangun di Karawang, namun PT Pertamina (Persero) memprotes rencana itu karena di lokasi yang akan dibangun pelabuhan terdapat pipa gas. Setelah sempat lama terkatung-katung, Wakil Presiden akhirnya memutuskan untuk memindahkan lokasi pembangunan pelabuhan ke arah Timur.
Menurut Yusron, Jepang memahami permasalahan tersebut, dan sangat berharap agar pembangunan pelabuhan itu bisa segera dilakukan di lokasi yang baru.
"Jadi ada rencana dari pemerintahan kita akan digeser ke timur, jepang tentu berharap bisa dilakukan, kalau Indonesia hendak dijadikan basis ekspor jadi butuh pelabuhan, digeser ke timur Jepang tetap minat," ujarnya.
Jepang, kata dia, sangat serius berinvestasi di Indonesia. Kondisi dalam negeri di Jepang itu pun mendukung. Pasalnya bunga bank di Jepang saat ini sangat rendah, sehingga akan menguntungkan untuk para investor memutar uang mereka di luar negeri, termasuk di Indonesia.
"Masalah yang dihadapi, untuk investasi di dalam negeri Jepang posisinya sudah jenuh, sehingga uang dalam negeri cenderung diinvestasikan keluar," tuturnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.