TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan sikap yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk lepas dari ketergantungan asing termasuk dari IMF dan World Bank, bertolak belakang dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015.

Sekjen Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, kepada wartawan di Theater Kecil, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2015), menyebutkan bahwa di APBN-P 2015 yang baru di sahkan Februari lalu, terdapat kontribusi dari pinjaman luar.

"Ini yang menjadi catatan kritis kita. Jokowi kemarin berstatement (memberi pernyataan) bahwa (Indonesia) harus keluar dari investasi asing. Tapi ini tidak senada dengan implementasi kebijakan yang ada," katanya.

Ia mengingatkan bahwa pada November 2014 jumlah utang Indonesia totalnya adalah Rp 2.800 triliun, dan pada Februari lalu berbarengan dengan disahkannya APBN Perubahan, utang Indonesia membengkak menjadi sekitar 3.800 triliun.

"Ini kan tidak sesuai apa yang disampaikan kemarin di pidatonya. Dalam struktur APBN kita kan ada kontribusi dari utang," ujarnya.

Utang luar negeri yang masuk ke APBN 2015 berasal dari sejumlah lembaga, yang paling besar adalah dari World Bank yang disinggung presiden dalam pidatonya di acara pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA), Kamis lalu (22/4).

"Kalau mau coba keluar dari itu (cengkeraman utang), selayaknya tidak dilakukan penarikan utang (lagi)," katanya.

Padahal pemerintah punya pilihan lain selain menambah jumlah utang, antara lain optimalisasi penerimaan negara dari tambang, dari perkebunan, hingga memberikan ruang yang besar untuk investor.