TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio, melihat ada tiga persoalan yang sering menjadi penghambat pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun pelabuhan.

Pertama, masih lemahnya koordinasi antarkementerian ataupun lembaga. Misalnya, ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun jalan maka perlu bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini penting dilakukan untuk mengatasi persoalan di berbagai daerah.

"Jadi Kemendagri ini perlu dilakukan sejak awal akan bangun infrastruktur karena untuk daerah kewenangan Kemendagri, kalau ada masalah dengan Gubernurnya nanti biar Menteri Dalam Negeri yang mengatasinya," kata Agus di Jakarta, Sabtu (25/4/2015).

Penghambat kedua, kata Agus, yaitu persoalan biaya pembebasan lahan yang terbentur dengan adanya calo-calo tanah di setiap daerah. Dimana, kondisi saat ini yang menerima uang dari hasil pembebasan lahan kebanyakan calonya bukan warga secara langsung.

Sementara persoalan yang terakhir yaitu‎ mengenai pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Agus melihat, ada beberapa jalan tol sebetulnya sudah ditanderkan sejak lama oleh pemerintah, tapi pengerjaannya belum selesai sampai sekarang.