TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA. Pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan siap menerapkan kebijakan pemerintah terkait kewajiban mencampur 15% bahan bakar solar dengan biodiesel atau yang dikenal dengan B-15.

Saat ini, kapasitas produksi biodiesel yang terpasang sudah mencapai 5,5 juta ton. Jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk menjalankan mandat dari B-15 ini.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gapki menjelaskan bahwa pengusaha saat ini menanti payung hukum penerapan B-15 ini dari pemerintah yang dijanjikan akan keluar bulan depan.

Menurutnya, pasokan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang melimpah sudah siap diserap industri biodiesel, begitu aturan ini dipastikan jalan. "Kami punya bahan baku. Kalau aturan biodiesel keluar, pasarnya juga akan jelas, sehingga tinggal implementasi kebijakan ini," ujarnya, Rabu (29/4).

Joko bilang, implementasi kebijakan ini bukan hanya bergantung pada pengusaha CPO dan biodiesel, melainkan juga dari Pertamina selaku mitra pengusaha yang akan menyerap dan mendistribusikan biodiesel tersebut. Pasalnya, hubungan produsen dan Pertamina selama ini tak berjalan mudah karena tak ada komitmen yang serius dari pemerintah.

Pengusaha biodiesel berkomitmen segera duduk bersama dengan Pertamina soal teknis implementasi kebijakan ini, begitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang dana dukungan industri kelapa sawit atau CPO Supporting Fund sudah diumumkan pemerintah. Nantinya dana dukungan ini salah satunya akan digunakan untuk mensubsidi peningkatan pencampuran biodiesel dari saat ini 10% menjadi 15%.

Jika aturan ini keluar bulan depan, Joko menyatakan, kebijakan ini kemungkinan baru bisa mulai jalan pada semester II tahun ini. "Kami prediksi untuk tahap awal produksi biodiesel hanya 2,5 juta ton tahun ini," ungkapnya.

Angka ini berada di bawah target pemerintah yang menginginkan produksi biodiesel bisa mencapai 4 juta ton per tahun. Menurut Joko, target produksi 4 juta ton baru bisa dikejar jika pemerintah bisa memberikan sentimen positif terhadap kebijakan ini.

Investasi baru

Lebih jauh, Joko menaruh harapan besar bahwa biodiesel adalah jalan keluar yang efektif untuk mengerek kembali harga CPO. Untuk itu, komitmen pemerintah terkait biodiesel tak boleh setengah-setengah karena bisa membuat sentimen negatif kepada pengusaha sawit dan biodiesel yang membuat harga semakin jatuh dan industri ini justru malah terpuruk.

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyatakan seluruh produsen biodiesel sudah sangat siap untuk langsung memasok kebutuhan biodiesel begitu aturan ini berjalan.

Bahkan, Paulus mengklaim akhir tahun ini bakal ada dua pemain baru dalam industri biodiesel ini. "Investasi baru ada empat, dua perusahaan baru dan dua perusahaan lagi ekspansi," ujar Paulus. Namun, Paulus enggan menyebut siapa pemain baru tersebut dan berapa besar kapasitas produksinya.

Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan, menyatakan bahwa aturan terkait CPO dan biodiesel akan keluar pada Mei nanti dan sudah bisa langsung jalan. "Pemerintah serius dengan komitmen biodiesel ini karena kebijakan ini bagus untuk mengerem impor bahan bakar minyak dan juga meningkatkan penyerapan produksi CPO nasional," tandasnya.

Luhut memastikan, pemerintah tak akan menunda lagi kebijakan yang sedianya berjalan pada April ini. Sebab, semua persiapan sudah dianggap matang. (KONTAN/ Fahriyadi )