TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonomi semester pertama Indonesia menunjukan penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, yakni 4,7 persen.

Kondisi ini dinilai sejumlah kalangan kurang menguntungkan bagi roda perekonomian domestik bahkan dunia usaha pun menilai bahwa kondisi itu diakibatkan oleh beberapa kegaduhan domestik yang sangat mempengaruhi iklim usaha.

Sehingga pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah politik, masalah sosial dan keamanan.

"Kami semua tahu penyerapan APBN masih di bawah 20 persen, maka terjadi perlambatan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Menurut Natsir yang sangat mempengaruhi adalah masalah politik, hingga masalah KPK versus Polisi yang masih berlanjut.

"Perputaran uang yang menguap diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah per hari karena kegaduhan-kegaduhan itu yang membuat ekonomi tidak bisa mencapai target pertumbuhan 5,3 persen, " kata Natsir.

Menurutnya, selain kenaikan kurs dollar secara signifikan, indeks saham dan daya beli masyarakat juga menurun. Dia mengatakan perijinan yang tumpang tindah pun menjadi penyebab turunnya perekonomian dan mengganggu kenyamanan dalam berusaha.

"Berkaca dari ekonomi semester yang pertama, pada semester yang kedua kegaduhan politik ini masih menghantui, namun polemik politik kita anggap sudah teratasi dan sudah berjalan dengan baik karena sinyal kebersamaan ditataran petinggi politik menunjukkan ke arah yang positif," kata Natsir.

Di sisi lain, lanjut dia, isu reshuffle kabinet dapat mempengaruhi citra Indonesia di kalangan investor, padahal minat investasi Indonesia cukup tinggi.

Namun, banyaknya peraturan yang menghambat dunia usaha dan tidak sejalan dengan dunia usaha mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) sampai Keputusan Presiden (Keppres) yang masih membuat investor terkendala untuk berinvestasi.

"Tidak perlu ada reshuffle kabinet, karena kalau ada reshuffle di semester pertama para menteriyang baru harus melakukan penyesuaian lagi. Yang penting, hal yang menghambat perlu dibenahi. Walaupun kita bicara tentang invesatasi atau pergerakan ekonomi namun semua peraturan kalau tidak dirapihkan dengan baik maka pergerakan ekonomi nasional juga lambat," kata Natsir.

Dunia usaha, lanjut dia, mengapreasiasi apa yang sudah diupayakan Jokowi – Jusuf Kalla dalam mendorong percepatan ekonomi dan daerah.

Hal tersebut ditandai dengan kerja kongkrit pada pertemuan Apec, Pertemuan Beijing, Korea dan konferensi Asia Afrika di tingkat international. Di tingkat nasional, tambah Natsir, roadshow Jokowi – JK keliling daerah merupakan langkah yang sangat positif. Langkah tersebut perlu dilakukan oleh menteri-menterinya untuk melihat permasalahan yang lebih dalam.

"Program antara satu Kementerian dengan Kementerian yang lainnya juga harus sinergis," imbuhnya.