TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan dunia usaha menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dan jajaran Ditjen Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Dukungan diberikan setelah mendapat penjelasan dan komitmen dari Menkeu bahwa Kementerian Keuangan akan menyeimbangkan target optimalisasi penerimaan pajak dengan kesempatan dunia usaha berkembang secara maksimal.

Wakil Ketua Umum Kadin Roslan P Roeslani mengatakan, semula pihaknya mempermasalahkan target penerimaan pajak yang tinggi. Namun, setelah mendapat penjelasan dari Menkeu Bambang PS Brodjonegoro, bahwa target penerimaan pajak yang tinggi itu akan didorong dari wajib pajak yang belum patuh, dunia usaha pun akhirnya mendukung penuh.

“Kami sangat apresiasi pertemuan ini. Setelah bertemu Menkeu dan Dirjen Pajak, intinya dari target penerimaan pajak yang tinggi adalah masalah compliance (kepatuhan) yang selama ini diakui sangat kurang. Tertib administrasi memang sangat kurang,” kata Roslan dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, Apindo, REI, INSA, dan asosiasi lainnya, di Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum REI Eddy Hussy, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Menkeu Bambang PS Brodjonegoro, dan Dirjen Pajak Sigit Priadi. Pertemuan Menkeu dengan dunia usaha tersebut akan berlangsung rutin setiap 3 bulan sekali.

Roslan mengajak seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha untuk memahami kelemahan penerimaan pajak akibat belum optimalnya kepatuhan membayar pajak. Dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta, yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 900 ribu.

“Selama 2009-2014, perekonomian yang tumbuh dengan baik ternyata tidak diiringi dengan pertumbuhan linear penerimaan pajak. Compliance (kepatuhan) tertib administrasi tetap harus dijalankan dan kami mengerti itu. Dari pihak kami (dunia usaha), harus koreksi diri sendiri soal compliance yang harus ditingkatkan,” kata Roslan.

Roslan juga menilai, banyak kebijakan Menteri Keuangan yang sangat baik, tidak hanya target pajak yang tinggi. Dia mencontohkan berbagai insentif pajak yang telah diberikan, namun kurang dikomunikasikan ke masyarakat secara baik.

“Kadin dan teman-teman asosiasi sangat berterima kasih kepada Menkeu. Insya Allah akan dilahirkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak short term tapi jangka panjang dan sustainable,” ujar dia.

Hariyadi Sukamdani juga mengapresiasi langkah Menkeu yang mengundang dunia usaha untuk membahas hal-hal yang dihadapi dunia usaha di lapangan dan mensinkronkannya.

Apindo, lanjut Hariyadi, semula khawatir target penerimaan pajak yang tinggi akan melahirkan kebijakan perpajakan yang agresif. Namun, setelah berdiskusi dengan Menkeu, Apindo merasa lega, karena ternyata target pajak yang tinggi akan didorong dari penegakan kepatuhan dan compliance.

“Kami mendukung dan sama-sama menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan level playing field yang sama. Jangan yang satu patuh membayar pajak, tapi yang lainnya tidak membayar pajak,” jelas Hariyadi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menegaskan komitmen dan kebijakannya yang akan menjaga keseimbangan antara mendorong dunia usaha bisa berkembang maksimal dengan target penerimaan pajak.