TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai ekonomi kerakyatan sejatinya sudah tercetus sejak era repelita kelima, waktu Ginanjar menjabat sebagai Menko ekonomi dan industri serta kepala bappenas.

Ketika itu, arah ekonomi mengatarkan ke pembangunan ekonomi rakyat yang mengedepankan bumiputera, walau ditempatkan setelah asing dan Cina.

Namun, sejak zaman Presiden Habibi, ekonomi kerakyatan digusur hegemoni kapital.

Sampai hari ini, kata Syahganda, ekonomi sudah kadung dikuasi kaum neoliberalis.

"Inilah tantangan menteri Rahmat Gobel dan kawan-kawan kabinet kerja. Bagaimana cara membangun kembali ekonomi rakyat itu," kata Syahganda di Cikini, Minggu (17/5/2015).

Menurut Syanghanda salah satu kunci agar pemerintah bisa kembali menghidupkan ekonomi kerakyatan yang mengedepankan pendekatan daerah adalah political will.

Karena percuma bila hanya membangun tanpa berpihak.

"Gampang membangun kembali, asal pemerintah mau berpihak. Itu saja kuncinya. Karena selama ini kan belum dilakukan," ujarnya.

Syahganda pun memberikan contoh salah satu kasus tidak hadirnya keberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat. Pasar tradisional di areal stasiun Depok yang digusur habis itu merupakan contoh kongkrit salah pengelolaan. Sebab, setelah pasar tradisional dihabisi, yang berdiri justru perusahan retail seperti indomaret atau alfamart.

"Itu tidak berpihak. Modernisasi oke, tapi jangan dikasih kesempatan pada konglomerat saja. Jadi membangun tanpa menggusur," kata Syahganda. Intinya menurut dia pemerintah harus hadir untuk mengatur manajemen pasar tradional dengan keberpihakan.

Di dalamnya diatur bagaimana biaya redistribusi yang adil, yang sejajar dan membasmi tengkulak pasar.