TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai banyak rekomendasi terakhir tim reformasi tata kelola migas yang kontradiktif dengan keadaan masyarakat saat ini. Salah satu rekomendasi kontradiktif dari tim yang diketuai Faisal Basri adalah penghapusan BBM bersubsidi jenis premium.

Menurut Mamit, meski premium saat ini tidak lagi disubsidi oleh pemerintah, tidak semua konsumen menggunakan BBM non subsidi. Mamit menilai masih banyak masyarakat tidak mampu yang masih membutuhkan Premium.

"Masyarakat kita masih belum mampu untuk membeli yang lebih mahal," ujar Mamit, Selasa (19/5/2015).

Mamit juga menilai tim yang hanya bekerja selama enam bulan, juga memiliki kepentingan tersendiri dalam memberikan rekomendasi selama ini.

"Saya kira tim tersebut tidak semuanya baik, karena di antara mereka pasti ada beberapa yang punya kepentingan," ungkap Mamit.

Mamit memberi contoh salah satu anggota tim tersebut, Daniel Purba menjadi Vice President di Integrated Supply Chain (ISC) milik Pertamina. Daniel menjabat ketika tim reformasi tata kelola migas masih memiliki banyak tugas.

Melihat hal tersebut Mamit yakin tim yang kini sudah dibubarkan, tetap memasukkan kepentingan beberapa pihak semata di dalam tatanan pengelolaan migas dalam negeri.

"Jelas keputusan yang diambil pasti tidak akan bisa lepas dari kepentingan walaupun dibuat secara kolektif," jelas Mamit.