Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun Bisnis
LIVE ●

Menteri Jonan Diinterupsi Sejumlah Anggota Dewan Saat Rapat Komisi V DPR

"Tidak benar, karena saya tidak menyelediki orang berhubungan dengan siapa. Saya enggak kenal orang," kata Jonan.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Menteri Jonan Diinterupsi  Sejumlah Anggota Dewan Saat Rapat Komisi V DPR
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Hujan interupsi terjadi saat Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hujan interupsi terjadi saat Komisi V DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi NasDem Muhammad Ali mempertanyakan kabar staf keme‎nterian perhubungan yang dirotasi bila diketahui berhubungan dengan anggota DPR.

"Kita harap terobosan aktif, berhentilah marah, ancam stafnya, teror stafnya, terlambat datang, dipindahkan," kata Ali di ruang Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2015) malam.‎

Ali meminta Jonan menciptakan suasana kerja yang kondiusif sehingga para staf dapat meningkatkan kinerjanya.‎ Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjawab pertanyaan tersebut. Ia memban‎tah informasi tersebut.

"Tidak benar, karena saya tidak menyelediki orang berhubungan dengan siapa. Saya enggak kenal orang," kata Jonan.

Jonan menuturkan dalam aturan aparatur sipil negara (ASN) jika telah bertugas tiga tahun perlu dipindah untuk penyegaran. Apalagi dalam setahun Kementerian Perhubungan terdapat 800-1000 orang.

"Separuh pejabat struktural yang bertugas 30 tahun," katanya.

Rekomendasi Untuk Anda

Ali kemudian mempertanyakan kembali hal tersebut. Meskipun setelah mendengar penjelasan Jonan, persoalan rotasi dianggap telah selesai.

Namun ia mempertanyakan alasan Kepala Bandara Mutiara Palu yang telah dirotasi lalu dikembalikan lagi ke posisi asal dalam waktu seminggu.

Dikabarkan, karena dekat dengan anggota DPR.

Jonan pun kembali menjelaskan permasalahan tersebut. Ia membantah rotasi tersebut dikarenakan kedekatan dengan anggota DPR.

"Yang saya tahu pemindahan kepala bandara Mutiara Palu. Itu dalam rangka rotasi memimpin Bandara. Ada surat resmi gubernur. Kepala Bandara masih banyak pekerjaan sisa di Palu. Oke, karena permintaan kepala daerah, kita kembalikan," tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

BizzInsight

Berita Populer
Atas