TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Salamuddin Daeng, mengatakan untuk membuktikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan bagian dari mafia migas, maka sudah seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mulai dimintai keterangan.

Apalagi ada desas-desus yang mengabarkan, SBY sering dikaitkan dengan praktik mafia migas dari anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

"Harus ada yang memeriksa SBY," ujar Salamuddin, Kamis (21/5/2015).

Selain itu, Salamuddin juga ingin aparat hukum memeriksa Petral dengan baik. Agar tudingan berbagai pihak yang mengatakan anak usaha Pertamina itu memang melakukan praktik mafia migas bisa dibuktikan.

"Seluruh lembaga penegak hukum harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa memang Petral merupakan kandang mafia migas," ungkap Salamuddin.

Salamudin memaparkan Jika lembaga hukum di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal, maka pemerintahan ini hanya akan dianggap masyarakat hanya memperkeruh suasana. "Pemerintah Jokowi akan dinilai doyan menciptakan kekacauan politik," kata Salamuddin.

Salamuddin menambahkan jika tuduhan Petral sarang mafia migas dan SBY ikut terlibat terbukti salah, maka taruhannya adalah kredibilitas pemerintahan Joko Widodo saat ini.

"Jika kedua hal tersebut tidak dapat dibuktikan maka kredibilitas pemerintahan Jokowi dipertaruhkan," papar Salamuddin.

Sebelumnya, SBY bereaksi keras terkait tudingan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang dikabarkan menyebut SBY tidak berupaya membubarkan Petral. SBY pun menyangkalnya dan menyebut dirinya sudah difitnah.

"Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya ketika menjadi Presiden dulu. Sudirman Said, melalui berita Republika Online, mengatakan bahwa pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY," kata SBY seperti dikutip dari laman Facebook pribadinya, Senin (18/5/2015).

SBY kemudian mewanti-wanti kepada Sudirman Said untuk mengklarifikasi pernyataan yang dia anggap menyerang tersebut. Ia pun memastikan telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk memberantas para mafia dalam kejahatan dan penyimpangan.

Tak hanya itu, SBY juga berkomentar tentang pembubaran Petral. Ia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan.

"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

Tak hanya itu, SBY juga memaparkan dirinya sudah berkoordinasi dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan lima mantan menteri terkait untuk masalah tersebut. Ia pun menanyakan perihal pembubaran Petral.

"Semua menjawab tidak pernah ada, termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu," kata SBY.