TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Secara nasional stok raskin cukup hingga September. Namun, khusus di Makassar, Sulawesi Selatan, stok raskin melebihi di atas rata-rata nasional, yaitu cukup hingga 14 bulan ke depan.

Setiap Raskin yang diterima agar dipastikan kualitas, satu keluarga miskin dapat 15 kilogram per bulan, beras tidak berwarna kuning, tidak ada batu dan jamur, serta tidak ada kandungan sintetis, plastik, serta zat berbahaya.

“Pastikan raskin sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah, seperti layak dikonsumsi, tidak berwarna kuning, 15 kilogram per bulan, terbebas dari zat berbahaya, ” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jumat (22/5/2015).

Jika raskin diterima tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Maka, harus segera dikembalikan kepada divre dan subdivre Bulog dimana beras itu dikeluarkan untuk segera diganti dengan beras yang layak dikonsumsi.

“Sudah ada kesepakatan antara Kemensos dengan Dirut Perum Bulog, jika ditemukan beras di bawah standar harus segera dikembalikan ke gudang Bulog karena akan dilakukan pemusnahan," papar Khofifah.

Pengecekan raskin di gudang Bulog, bisa dilakukan oleh Tim Koordinasi (Tikor) Raskin di daerah masing-masing. Sekalian mengirimkan surat perintah alokasi (SPA) juga bisa dilakukan pengecekan kualitas raskin yang akan didistribusikan ke daerahnya.

“Kepala daerah dan Tikor Raskin bisa melakukan pengecaekan di gudang Bulog terkait kelayakan dan kualitas raskin sebelum dikirim ke daerahnya. Sebab, kalau dicek di titik bagi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak murah,” tutur Khofifah.

Penerima raskin merupakan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berjumlah 15,5 juta, dan untuk tahun ini ditambah 840 ribu. Selain itu, KKS bisa multifungsi, seperti membeli solar, pupuk, gas elpji 3 kilogram semuanya bersubsi, serta gratis sertifikat tanah.

“KKS yang diterima nelayan bisa untuk membeli solar bersubsidi, petani beli bisa membeli pupuk bersubsidi, gas elpji 3 kilogram, serta bagi warga miskin yang belum bersetifikat, bisa mendapatkan sertifat gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), ” tuturnya.