TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk membeli sarung tekstil buatan dalam negeri. Hal ini diusulkan sebagai solusi cepat dari banyak dirumahkannya tenaga kerja industri tekstil, salah satunya di industri tekstil sarung.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat Usman mengatakan, untuk solusi jangka pendek agar tidak dirumahkannya tenaga kerja di industri tekstil sarung adalah dengan meminta BUMN menyerap sarung dalam negeri. "Untuk jangka pendek dan solusi cepatnya, kami meminta BUMN ini beli sarung tekstil dalam negeri," ujarnya, Rabu (10/6/2015).

Ade mengatakan ini adalah momentum yang tepat untuk membeli sarung. "Sebentar lagi kan Lebaran. Jadi biasanya kan orang beli sarung. Coba teman-teman di BUMN ini bisa belanja sarung yang buatan industri tekstil dalam negeri," tuturnya.

Sedangkan untuk solusi jangka menengah, Ade mendesak agar belanja pemerintah segera bisa cair. "Idealnya APBN untuk pembangunan desa ini bisa terlebih dahulu turun. Agar ekonomi desa bisa hidup, daya beli terdorong, produksi tekstil berjalan lagi," sarannya.

Adapun rencana jangka panjang adalah meminta kepada pemerintah untuk bisa menurunkan tarif dasar listrik dan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah. "Tarif listrik terus naik, bahan baku tekstil sebagian masih impor, sedangkan kurs rupiah terus melemah. Ini menurunkan daya saing. Ini kalau bisa sebaliknya, harusnya turun," ujar Ade.

Selain itu Ade mengusulkan agar Indonesia masuk ke dalam kerjasama Free Trade Agreement dengan zona Amerika Serikat dan Eropa. "Tekstil ini ekspor ke 48 negara. Ke Amerika sebesar 36 persen dan Eropa 16 persen, kalau kita bisa kerjasama FTA untuk zona AS dan Eropa, kita bisa bebas bea masuk ekspor kesana dan bisa meningkatkan ekspor," paparnya.

Pada kesempatan yang sama Harjanto, Direktur Jenderal Industri Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN soal usulan tersebut.

"Kami sudah mengusulkan agar BUMN ini menyerap produk dalam negeri, sarung tekstil ini. Supaya industri ini bisa terus bergerak, tenaga kerjanya juga bergerak," kata Harjanto.

Ia juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 400 miliar untuk program restrukturisasi mesin tekstil, sebagai insentif untuk peningkatan efisiensi dan daya saing.

"Jadi misalkan perusahaan mau beli mesin baru yang lebih efisien dan berdaya saing. Nah ini bea masuk impor 10% ditanggung pemerintah. Ini insentif untuk mereka," ujar Harjanto. (Benediktus Krisna Yogatama)