Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Indef: Perlu Tranparansi dalam Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Ketergantungan energi kepada negara lain sangat berbahaya karena itu perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi pengganti

Penulis: Hendra Gunawan
zoom-in Indef: Perlu Tranparansi dalam Pengembangan Bahan Bakar Nabati
KOMPAS/PRIYOMBODO
Pekerja membongkar minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indef menilai pembentukan badan pengelola dan segera dipungutnya dana pengembang sawit (CSF) menunjukkan keseriusan untuk mengembangkan bahan bakar nabati, dalam hal ini jenis biodiesel.

Enny Sri Hartati Direktur Indef mengatakan, pengembangan Bahan Bakar Nabati tidak bisa ditumpukan kepada APBN semata untuk itu harus dicari sumber dana lainnya seperti pembentukan CPO Fund tersebut.

“Semangatnya sangat baik untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan beralih kepada penggunaan bahan bakar nabati. Untuk itu, keberadaan BLU akan menjadi penting,” tegas Enny di Jakarta.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah pentingnya good corporate governance dalam pengelolaan BLU tersebut seperti transparansi berapa besar penggunaan dana untuk pengembangan biodiesel, penampungangan pengunaan dana hasil pungutan nantinya seperti apa karena itu semua menjadi titik krusial.

“Harus ada Governance dalam pengelolaan dana di BLU tersebut sehingga tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya. Mekanisme penggunaan dana dan pengembangan BBN menjadi sangat penting didalam BLU tersebut. Meski ini tidaklah mudah,”tambah Enny.

Masih adanya penolakan yang dilakukan oleh pelaku industry hilir kelapa sawit, menurut Enny harus dicarikan solusinya dengan mengajak mereka untuk duduk bersama dan memberikan solusi terhadap keberatan tersebut seperti memberikan pengurangan pungunan atau subsidi kebijakan dalam hal lain.

“Tentu nya setiap kebijakan yang diambil aka nada pihak yang keberatan meski saya kita kemarin semua sudah setuju. Untuk indusitri hilir harus dicarikan solusinya sehingga kebijakan yang bagus ini bisa berjalan. Kebijakan pungutan ini jangan digebyahuyah semua tapi harus ada penyesuaian,” tambahnya.

Berita Rekomendasi

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi, Rida Mulyana mengatakan ketergantungan energi kepada negara lain sangat berbahaya karena itu perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi sumber -sumber energi alternatif menggantikan energi fosil.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas