Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Diimbau Hati-Hati Bicara soal Impor Beras

Pemerintah diimbau untuk berhati-hati ketika berbicara mengenai kegiatan menghentikan impor bahan pokok.

Pemerintah Diimbau Hati-Hati Bicara soal Impor Beras
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, mengecek pasokan beras di Gudang Divre Bulog DKI Jakarta-Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (15/12/2014). Stok beras di seluruh gudang Bulog se-Indonesia saat ini mencapai 1,7 juta ton yang dapat mencukupi kebutuhan selama 7 bulan. Bulog juga berencana melakukan operasi pasar khusus dengan sasaran 15,5 juta rumah tangga berpendapatan rendah selama bulan Desember 2014 untuk menjaga stabilitas harga. KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diimbau untuk berhati-hati ketika berbicara mengenai kegiatan menghentikan impor bahan pokok. Sehingga, setiap kebijakan tidak dimanfaatkan secara negatif oleh oknum.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan baru, yaitu akan impor beras jika stok di dalam negeri mengalami kekurangan.

"Ini artinya apa, pemerintah akan menutupi kekurangan stok beras kalau sudah sedikit dan ketika terjadi lonjakan harga atau gagal panen. Ini efeknya buat orang takut menimbun beras," kata Syarkawi di Jakarta, Sabtu (20/6/2015).

Kondisi tersebut sangat berbeda, ketika Jokowi pada awal-awal tahun ini mengatakan bahwa pemerintah tidak akan impor beras. Sontak pernyataan itu membuka peluang oknum pedagang melakukan penimbunan agar harga beras naik.

"Kalau enggak impor, yang nimbun itu semangat," tutur Syarkawi.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas