TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sesuai janji, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya mengumumkan pembagian porsi saham Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (19/6/2015).

Namun, pembagian saham ini nampaknya bisa mengundang polemik karena tak diatur detail dan belum disetujui semua pihak terkait.

PT Pertamina mendapat jatah paling besar. Bersama, Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Kaltim, Pertamina mendapat 70 persen saham Blok Mahakam. Tetapi, belum jelas pembagian saham antara Pertamina dan Pemprov Kaltim.

Menteri ESDM Sudirman Said beralasan, pembagian saham antara Pertamina dan Pemprov Kaltim menunggu pembicaraan dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek. "Pekan depan, kami ketemu di Balikpapan," kata dia, Jumat (19/6/2015).

Adapun 30 persen saham Blok Mahakam lainnya akan diserahkan ke Total E&P Indonesie dan Inpex Coorporation.

Pembagian saham untuk kedua perusahaan ini juga belum jelas. Sudirman bilang, baru Inpex yang konfirmasi sedangkan Total masih mempertimbangkan. "Tapi ini keputusan, bukan lagi negosiasi," kata Sudirman.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto bilang, Pertamina tak menguasai 100 persen saham Blok Mahakam karena pertimbangan kelangsungan bisnis. Maka itu, Pertamina menyerahkan 30 persen saham ke Total dan Inpex selaku pengelola existing. “Yang penting kelangsungan produksi,” kata Dwi.

Adapun Wakil Gubernur Kaltim Muksin Iksyan belum bisa menyatakan sikap. Tapi, ia bilang, Pemda minta saham lebih dari 10 persen lewat PT Migas Mandiri Pratama. "Ini BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kami," katanya.

Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Hazairin Adha menambahkan, perusahaannya ingin menguasai 19 persen saham Blok Mahakam. "Gubernur (Awang Faroek) minta 19 persen," kata dia.

Untuk mendapatkan saham Blok Mahakam, MMP butuh dana Rp 2 triliun-Rp 3 triliun yang berasal dari pinjaman perbankan.

Head Department of Media Relations Total EP Indonesie Kristanto Hartadi masih enggan menanggapi pembagian saham ini. Adapun Corporate Communications Manager Inpex Arie Nauvel Iskandar menolak wawancara soal Blok Mahakam. Hanya, Kontan tak menyaksikan ada perwakilan Total dan Inpex saat petinggi ESDM mengumumkan porsi saham di Blok Mahakam.

Kabarnya, Total dan Inpex tak sreg dengan pembagian saham yang telah diputuskan pemerintah itu. Yang pasti, peralihan kontraktor Blok Mahakam menjadi kesempatan pemerintah untuk memperbesar penerimaan negara.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja bilang, pemerintah sedang menghitung cadangan migas Blok Mahakam untuk menghitung bagi hasil produksi atau equity to be split (EBTS). “Kalau bisa, bagian negara lebih banyak,” katanya.

Dalam kontrak awal, bagi hasil gas untuk negara sebesar 70 persen dan kontraktor 30 persen. Ke depan, kata Wiratmadja, pemerintah ingin porsi lebih besar. Begitu pun dengan produksi minyak bumi dan kondensat Blok Mahakam, pemerintah minta porsi lebih besar daripada sebelumnya, 85 persen untuk negara.
“Angkanya belum bisa saya sebut sekarang,” kata Wiratmaja.
Selain itu, pemerintah akan menghitung ulang porsi kewajiban penyerahan hasil produksi migas awal atau first tranche petroleum (FTP) dari saat ini 20 persen. (Agustinus Beo Da Costa, Pratama Guitarra)