Pengamat: Pemerintah Harus Ikut Tanggung Kerugian Pertamina
Pemerintah diminta ikut menanggung kerugian PT Pertamina karena harus menanggung sebagian besar selisih harga bahan bakar minyak subsidi.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina merugi sampai Rp 12,63 triliun hingga semester I 2015, karena harus menanggung sebagian besar selisih harga bahan bakar minyak berubsidi jenis Premium dan Solar.
Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengiimbau pemerintah jangan sampai membuat Pertamina merugi. Pemerintah harus juga ikut mengganti rugi seluruh beban yang ditanggung Pertamina.
"Pemerintah harus mengganti kerugian yang dialami Pertamina melalui berbagai cara," ujar Marwan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Caranya, pemerintah melakukan pembayaran melalui skema APBN Perubahan 2015 atau APBN 2016. Jika memang diperlukan, pemerintah harus menyiapkan anggaran subsidi untuk BBM.
Menurut Marwa, pemerintah harus konsisten menjalankan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini melakukan penyesuaian harga sesuai formula berlaku sesuai perhitungan yang tetap.
"Selain itu pemerintah memberikan subsidi jika diperlukan, tanpa harus mengorbankan BUMN," sambung Marwan.
