TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) menuding Direktur Utama Pelindo II R.J Lino berbohong kepada publik terkait perpanjangan konsesi dan pendapatan besar karyawan JICT.

Menurut SP JICT, pernyataan Lino yang menyebut negara untung 400 juta dollar karena perpanjangan konsesi merupakan keterangan yang tidak benar.

"Karena aksi korporasi Pelindo II kita kehilangan potensi revenue 3,2 miliar dollar AS ata 160 juta dollar AS per tahun. Ini dihitung dari pendapatan JICT dikurangi biaya operasional lalu dikalikan 20 tahun masa perpanjangan konsesi," ungkap Ketua SP Nova Hakim kepada Kompas.com di Jakarta, Minggu malam (2/8/2015).

Dia menjelaskan, setelah perpanjangan konsesi Pelindo II mendapatkan uang muka 215 juta dollar AS dari Hutchison dan uang sewa 85 juta dollar per tahun. Menurut SP JICT, uang muka dari Hutchison itu nilainya sama dengan keuntungan JICT 2 tahun saja.

Selain itu, Nova juga mengatakan bahwa ada potensi kerugian negara hingga miliaran dollar AS dari biaya sewa JICT. Dalam amandemen perpanjangan konsesi, Pelindo II dapat uang sewa 85 juta dollar per tahun atau 1,7 miliar dollar dalam 20 tahun masa perpanjangan.

Dibanding dikelola sendiri, SP JICT menghitung akan ada potensi kerugian negara hampir 1,5 miliar dollar AS disana. "Uang sewa ini yang bayar JICT bukan Hutchison tanpa melihat volume naik atau turun. Kita juga tidak tahu untuk apa Pelindo II jual murah aset nasional yang sangat untung ini," kata Nova.

Sementara terkait biaya pegawai, SP JICT juga menilai Lino memberikan penyataan yang tak sesuai data. Pada Jumat pekan lalu, Lino menyebut para pekerja JICT membebani keuangan perusahaan karena 30 persen pendapatan digunakan untuk biaya pekerja.

"Staff cost JICT 22 persen dari pendapatan dan paling efisien se-Priok. Mari bicara berdasarkan data. Kami menyayangkan kesombongan dan arogansi Pak Lino yang sering mengaburkan substansi dan main pecat karyawan saat mengkritisi perpanjangan konsesi JICT. Hal ini mengganggu konduktivitas dan ekonomi nasional. Persetujuan Menteri BUMN terhadap perpanjangan konsesi saja belum ada dan negara rugi besar," ucap Nova.(Yoga Sukmana)