TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam semester 1 APBN 2015 Presiden Jokowi  mengatakan, serapan anggaran baru sebesar 26 persen dari total APBN 2015, atau realiasasi anggaran baru sebesar Rp 208,5 Triliun.

Menurut Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, ‎dengan minimnya penyerapan ini, artinya kementerian yang rendah penyerapannya apaat dinilai sebagai kementerian yang paling malas.

"Dan memang perlu evaluasi, atau diganti saja karena bertentangan dari motto Presiden Jokowi dari kerja, kerja, kerja, menjadi, malas, malas, malas atau pemalas," kata Uchok dalam ‎keterangannya, Jumat (7/8/2015).

Uchok mengaku telah mencatat serapan Kementerian terhadap APBN 2015 pada semester satu ini. Ternyata Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang dipimpin Marwan Jafar lah yang paling rendah daya serapnya.‎ Atau kementerian tersebut yang termalas menurut CBA.

‎Berikut urutannya menurut CBA :

1). Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi hanya sebesar 3,7 persen.
2). Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral sebesar 9,0 persen
3). Kementerian Tenaga Kerja sebesar 9,2 persen
4). Kementerian Dalam Negeri sebesar 10,4 persen
5). Kementerian Perhubungan sebesar 10,7 persen
6).Kementerian Pariwisata sebesar 11,3 persen di bidang pembangunan manusia, dan kebudayaan sebesar 11,4 persen.
7). Kemenko Kemaritiman sebesar 12,6 persen.
8). Kemenkoinfo sebesar 12,7 persen
9). Kemendag sebesar 15,9 persen
10). Kemenperin sebesar 16,6 persen.

"Dari persoalan itu, kami dari CBA meminta kepada DPR atau komisi untuk memanggil menteri-menteri tersebut untuk segera mengevaluasi kinerja mereka yang jeblok lantaran penyerapan anggarannya hanya di bawah 17 persen saja," kata Uchok.