Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menetapkan besaran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) tiga sampai 12 persen. Hal itu diberikan kepada bank pelaksana yang ditunjuk Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, yang ditetapkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pada 30 Juli 2015.

“Pembayaran subsidi bunga yang dilaksanakan melalui kerja sama pembiayaan KUR yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan Bank Pelaksana KUR yang ditunjuk Menko Perekonomian,” demikian bunyi Pasal 4 PMK 146/PMK 05/2015.

Berdasarkan PMK, plafon penyaluran KUR yang ditetapkan Komite Kebijakan dan Outstanding KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran subsidi bunga. Adapun selisih lebih dari penyaluran KUR, yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR tidak mendapatkan subsidi bunga.

Besaran subsidi bunga yang dibayarkan kepada bank pelaksana adalah kredit mikro sebesar 7 persen per tahun, kredit ritel (3 persen/tahun), dan kredit Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar 12 persen per tahun.

Menurut Pasal 8 ayat 1 PMK No 146/PMK.05/2015, pembayaran subsidi bunga dilakukan berdasarkan besaran subsidi bunga dikalikan outstanding KUR dari waktu ke waktu.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” demikian bunyi Pasal 8 PMK, yang telah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 30 Juli 2015 itu.