Menko Ekonomi Belum Tahu Penyebab Penyaluran Dana Desa Terhambat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku belum tahu mengapa dana desa disebut hingga kini belum tersalurkan dengan baik sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

"Saya belum dapat gambaran soal itu. Kalau ada hambatan lagi saya belum mendapat informasi," ujar Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Sofyan hanya mengetahui dana desa yang tersendat sebelumnya sudah selesai. Semua persoalan, baik dari segi regulasi dan permasalahan di tingkat daerah sudah dianggap Sofyan tidak ada masalah.

"Waktu itu saya cek ke Dirjen Pembangunan Daerah semua regulasi sudah oke. Dulu ada hambatan beberapa bupati yang belum keluarkan peraturan bupati, sekarang sudah dikeluarkan," kata Sofyan.

Tersendatnya dana desa ditengarai karena kepala daerah khawatir menyalahi peraturan sehingga berpotensi dikriminalisasi. Menanggapi hal itu, Sofyan mengatakan sebetulnya penting adanya Perpres yang mengatur mengenai kebijakan administrasi tidak boleh dikriminalisasi.

"Sebenarnya soal anggaran, Perpres itu penting sekali supaya kebijakan administrasi tidak boleh kriminal. Tetapi kemudian tentu pemda perlu mengelola administrasi secara baik. Karena hukum administrasi walaupun tidak kriminal, misalnya ada kesalahan administrasi ada hukuman adminisrtrasi. Tapi yang penting kebijakan administrasi tidak boleh dikriminalkan," tutur Sofyan.