TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini sebagaimana dikutip Antara, Kamis (13/8/2015).

[BACA DI SINI: Baru Sehari Jadi Menteri, Rizal Ramli Desak Garuda Batalkan Pembelian Airbus A350].

Menurut Rini, saat ini Garuda sedang mengembangkan usaha sehingga penanganan harus dilakukan secara menyeluruh.

Hal itu diungkapkan Rini untuk menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang mendesak agar Garuda Indonesia membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah menggagas pembatalan rencana pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia.

"Minggu lalu, saya ketemu Presiden Jokowi. Saya bilang, Mas, saya minta tolong layanan diperhatikan. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman 44,5 miliar dollar AS dari China Aviation Bank untuk beli pesawat Airbus A350 sebanyak 30 unit. Itu hanya cocok untuk Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa," ujar Rizal Ramli di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Menurut dia, rute internasional yang akan diterbangi oleh Garuda Indonesia tidak menguntungkan. Pasalnya, saat ini, maskapai di kawasan ASEAN yang memiliki rute internasional ke Amerika Serikat dan Eropa, yaitu Singapore Airlines, punya kinerja keuangan yang kurang baik.

Rizal beralasan tidak ingin Garuda bangkrut lagi karena membeli pesawat itu dengan menggunakan pinjaman luar negeri senilai 44,5 miliar dollar AS, sementara Airbus A350 hanya cocok untuk penerbangan ke Amerika dan Eropa.

Ia membuktikan pengalaman Garuda yang menerbangi rute internasional Jakarta-London hanya dengan tingkat isian 30 persen sehingga memicu kerugian berkepanjangan.

Rini mengaku belum mendengar secara langsung pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli itu.

"Apa dasarnya (Rizal Ramli) bicara seperti itu? Apa dasarnya cancellation (pembatalan) itu? Saya rasa, janganlah bicara tanpa dasar. Segala sesuatunya, bicara, itu harus dengan dasar atau jangan sembarangan," kata Rini.

Ia menjelaskan, Garuda adalah perusahaan publik yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat luas.

"Apa-apa yang akan dilakukan di Garuda tentu tidak bisa langsung diputuskan begitu saja. Harus ada dasar atau tidak sembarangan dalam bicara," kata Rini.