TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan diputuskan dalam waktu dekat ini. Dua negara, yaitu Jepang dan Tiongkok, berlomba menjadi investor proyek bernilai puluhan triliunan itu seusai menyelesaikan studi kelayakan.

Namun, peringatan keras dilontarkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Menteri yang baru saja dilantik itu menyebutkan, ada pejabat yang bermain di balik proyek kereta cepat itu. Informasi itu dia dapatkan langsung dari Presiden Jokowi.

"Saya enggak peduli beking siapa di belakang. Saya sudah bilang sama Pak Presiden, memang di dalam proyek ini ada beking dan ada pejabat yang ingin bisnis," ujar Rizal, Kamis (13/8/2015).

Saat ini, kata dia, ada dua negara yang memberikan tawaran pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung itu, yakni Jepang dan Tiongkok. Menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu, kedua negara memberikan tawaran yang berbeda.

Meski menyebut ada beking pada megaproyek itu, Rizal mengatakan bahwa dirinya tak akan terpengaruh karena adanya kepentingan bisnis oknum pejabat yang ikut bermain dalam proyek kereta cepat itu. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan memilih investor yang terbaik.

"Teman-teman ketahui banyak sekali yang mau berikan pinjaman infrastruktur. Jepang tawarkan kereta api cepat Bandung-Jakarta hanya 36 menit sekitar 200 kilometer. Tiongkok juga tawarkan yang sama dan tidak pakai duit APBN. Kita adu Jepang, Tiongkok, dan Jerman. Kita cari mana yang paling baik dan murah," kata dia.

Penulis: Yoga Sukmana