‎KADIN Minta Budidaya Terumbu Karang Jadi Prioritas Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bidang Kelautan dan Perikanan mendesak pemerintah untuk segera menjadikan pembudidayaan Terumbu Karang menjadi prioritas nasional.

Langkah ini dinilai guna menyelamatkan habitat perikanan sebagai salah satu pendukung utama sektor kelautan dan perikanan.

Demikian hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum KADIN Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto kepada wartawan, Senin (17/8/2015).

"Kami mendesak pemerintah agar budidaya dan konservasi Terumbu Karang menjadi prioritas nasional," ujarnya.

Menyitir data Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL), Yugi mengatakan, saat ini nilai Terumbu Karang secara global mencapai angka US$ 352.000 per hektare (ha) per tahun, yaitu berupa wisata, habitat ikan, perlindungan pantai.

Atau dengan kata lain, nilainya mencapai US$ 9,9 triliun secara global.

Selain itu, Terumbu Karang juga menurutnya memberikan manfaat bagi 94 negara, di dunia. Bahkan, lanjut Yugi, perkiraan manfaat bersih per tahun mencapai US$ 29,8 miliar.

Rinciannya, sektor Pariwisata US$ 9,6 miliar, sektor Perlindungan Pantai US$9 miliar, sektor Perikanan US$ 5,7 miliar, dan sektor Keragaman Hayati US$ 5,5 miliar.

Yugi juga menuturkan, bahwa manfaat Terumbu Karang bagi Indonesia adalah berupa potensi ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Terlebig ada 2014 lalu Indonesia memiliki 199 Kawasan Konservasi Laut seluas 16,45 juta ha, dan Cakupan Karang 2.517.858 ha.

Apalagi, kata dia, kemajuan upaya konservasi Kelautan, yaitu melalui pembentukan CTI-CFF (Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste), telah dibentuk.

Tujuannya, untuk melakukan peningkatan kapasitas dipandang sebagai salah satu prioritas tertinggi bagi 6 negara CTI-CFF.

"Artinya, peluang Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari konservasi dan pembudidayaan Terumbu Karang, menjadi semakin besar," kata Yugi.

Dalam upaya mewujudkan budidaya dan konservasi Terumbu Karang, Yugi mengatakan, pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah solutif yang bisa dijalankan bersama-sama dengan pemerintah.

"Dalam hal ini, KADIN Kelautan dan Perikanan secara proaktif juga melakukan langkah-langkah cepat dan responsif untuk menyelamatkan Terumbu Karang. Tujuannya, agar kinerja sektor Kelautan dan Perikanan tetap dapat berkontribusi positif bagi perekonomian nasional," kata Yugi.

Pertama, kata dia, KADIN Kelautan dan Perikanan akan bekerjasama dengan TNI AL untuk turun ke lapangan guna membersihkan Terumbu Karang. Pasalnya, pembersihan Terumbu Karang menjadi langkah utama yang harus dilakukan semua pihak dalam menjaga kelestarian ikan dan habitat laut lainnya.

Karena itu, lanjutnya, pihak berharap dapat menjadikan pembersihan Terumbu Karang sebagai gerakan nasional pembersihan Terumbu Karang yang melibatkan semua pihak terkait.

Kedua, KADIN Kelautan dan Perikanan mendorong pemerintah untuk melakukan zonasi bagi sektor Kelautan dan Perikanan. Tujuannya, agar tercipta sistem yang optimal bagi keberlangsungan dan perkembangan ikan dan seluruh habitat laut lainnya.

"Potensi zonasi ini sangat besar. Sebagai contoh, income great Barrier Reef dari Australia mencapai Rp 57 triliun per tahun, dan mampu menciptakan 68 ribu lapangan kerja. Tentu saja peluang dan potensi Indonesia lebih besar lagi," ujarnya.

Ketiga, KADIN Kelautan dan Perikanan akan menghimbau seluruh pelaku usaha sektor tersebut di daerah, untuk mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) masing-masing dalam mendukung gerakan budidaya dan konservasi Terumbu Karang.

"Dengan demikian, tercipta sustainability sektor Kelautan dan Perikanan untuk masa depan dan untuk Indonesia yang lebih baik. Intinya, KADIN Kelautan dan Perikanan mendesak pemerintah menjadi budidaya dan konservasi terumbu karang menjadi prioritas nasional," imbuh Yugi.‎