TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno bekerja di luar tugas pokok dan fungsinya dan terkesan tidak menguasai masalah. Lebih kacau lagi, yang terjadi saat ini banyak ekspos dan inisiatif BUMN tidak dikoordinasi dengan kementerian teknis. Contoh yang paling telak adalah proyek kereta api cepat (high speed train) Jakarta-Bandung.

Demikian penilaian disampaikan Nusyirwan Soejono, Anggota Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan dan infrastruktur dari Fraksi PDI Perjuangan kepada pers di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).

Dia mengingatkan Menteri Rini bahwa operasional BUMN berada di kementerian sektor teknis masing-masing misalnya untuk kereta api di Kementerian Perhubungan, jalan tol di Kementerian Pekerjaan Umum, listrik/energi di Kementerian ESDM.

“Menteri Rini tidak menguasai masalah tapi dia sangat ngotot ingin mewujudkan proyek tersebut. Ini sangat berbahaya sebab langkah kebijakan yang didorong Menteri Rini tidak sesuai dengan masterpland Kereta Api Nasional, juga rencana tata ruang wilayah. Bahkan Menteri Rini barangkali tidak tahu apa yang seharusnya dikerjakannya sebagai Menteri BUMN,” kritiknya.

“Wajar muncul pertanyaan kenapa Menteri BUMN terkesan ngotot terkait proyek kereta api cepat ini. Barangkali Bu Rini, perlu membaca poin-poin yang ada di Nawacita ‎yang jadi modal Jokowi memenangkan pilpres lalu. Sejatinya, program-program itu merujuk kepada Nawacita dan potensi pengembangan‎ wilayah kurang terlihat di proyek High Speed Train Jakarta-Bandung ini. Bagi saya, memakai istilah anak muda sekarang, Menteri BUMN offside,” tambah Nusyirwan.

Menurutnya, setiap program/kegiatan sektor teknis seperti proyek bandara, pelabuhan, jalan maupun energi, ada aturan dan ketentuan yang berlaku nasional maupun international. “Seorang menteri tidak bisa suka-sukanya sendiri,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan itu

“Saya apresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk menolak proyek tersebut dan meminta dilalukan kaji ulang,” lanjut Nusyirwan.

Perlu diketahui, ketika proyek kereta api cepat ini belum jadi pembahasan publik, Nusyirwan sejak awal telah meragukan proyek ini.

“Sejak awal proyek ini digodok, saya telah menyampaikan penolakan terhadap proyek ini. Beberapa waktu lalu saya sudah mengingatkan Pemerintah dengan berbagai argumentasi, mulai dari soal pendanaan, kelayakan, kondisi riil di lapangan termasuk soal tidak diperhatikannya potensi pengembangan wilayah,” paparnya.