TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Pulsa listrik yang digunakan masyarakat melalui sistem pra bayar dinilai merugikan dan membebani konsumen.

Hal tersebut disebabkan karena potongan yang dikenakan dalam pembelian pulsa listrik terlalu tinggi hingga mencapai lebih dari 30% dari harga yang dibayarkan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mencontohkan, untuk pembelian pulsa listrik senilai Rp 100.000, maka isi pulsa yang dapat digunakan hanya sebesar Rp 73.000. (Baca juga EWI Nilai Tuduhan Rizal Ramli soal Mafia Pulsa Listrik Sangat Serius)

"Pakai pulsa (listrik) itu kejam sekali," kata Rizal, Senin (7/9/2015) seperti yang dilansir oleh Kontan.

Padahal, biaya administrasi untuk pembelian pulsa listrik diperkirakan hanya Rp 5.000. Oleh karena itu, bila ada pemotongan isi kuota listrik tersebut, setidaknya masih ada Rp 95.000.

Oleh karena itu, Rizal mengharap agar pemasangan listrik bagi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melakui pulsa atau meteran.

"Kami ingin tidak boleh lagi monopoli. Masyarakat dapat memilih pakai meteran atau pulsa," ujar Rizal.

PLN Siap Mengubah

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir memaparkan pihaknya tidak akan tinggal diam.

Apalagi Sofyan mengetahui pengguna pulsa kelistrikan berasal dari masyarakat menengah bawah.

"Prabayar memang untuk masyarakat yang miskin sekali," ujar Sofyan di gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Sofyan pun berencana akan merubah skema pembayaran administrasi pelanggan kepada PLN.

Apalagi Rizal Ramli sudah meminta kisaran harga pulsa listrik Rp 100 ribu dan maksimal dipotong PLN Rp 5 ribu saja.

"Kami harus melakukan pengkajian dengan Menteri ESDM," kata Sofyan.

Sofyan menambahkan pemotongan PLN secara sepihak juga menimbulkan isu adanya mafia pulsa listrik.

Karena hal itu mantan Direktur Utama BRI itu secepatnya akan merubah skema pembayaran pulsa listrik bagi masyarakat.

"Sangat urgen untuk antisipasi dan diperbaiki," ungkap Sofyan. (Tribunnews/Kontan)