TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merespons pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli soal mafia token listrik.

Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun melampirkan tulisan Faisal Basri, mantan ketua tim Reformasi dan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) ketika dikonfirmasi soal perhitungan tarif pulsa listrik.

Ketika ditanyakan perihal perhitungan dari PLN sama persis dengan perhitungan Faisal Basri, Benny pun menjawab dengan sigap.

“Data itu dari PLN, lalu diolah beliau (Faisal),” kata dia, dihubungi lewat layanan pesan Selasa (8/9/2015).

Namun di dalamnya Benny menjawab pertanyaan Faisal Basri.

Dalam blognya, Faisal Basri menanyakan mengapa Dirjen Kelistrikan dan Dirut PLN yang hadir pada pertemuan dengan Pak Menko (Rizal Ramli) diam saja?

“Karena memang rapat tersebut tidak sama sekali membahas tentang itu,” jawab Benny.

Kemarin Senin (7/9/2015), dalam konfereni pers Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir untuk menetapkan biaya administrasi maksimal untuk pulsa listrik.

Sebab, kata Rizal, masyarakat pelanggan pulsa listrik sistem prabayar sering kali mendapat pulsa listrik jauh lebih rendah daripada nominal yang dibeli.

(Baca Juga: Faisal Basri Menduga Rizal Ramli Keliru soal Tudingan Mafia Listrik)

“Mereka membeli pulsa Rp 100.000, ternyata listriknya hanya Rp 73.000. Kejam sekali, 27 persen kesedot oleh provider yang setengah mafia,” kata Rizal.

Di luar tema

Pernyataan Menko Rizal memang bukan tema utama, alias di luar konteks bahasan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir.

Topik utama yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut ialah mengenai proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW).

Dalam konferensi itu pula Rizal menyebut target yang realistis untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan hanya sekitar 16.000 MW.

Apabila dipaksakan 35.000MW, kata Rizal, PLN justru mengalami kesulitan finansial lantaran adanya excess power sebesar 21.000 MW.

(Estu Suryowati)