TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Angggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali menilai subsidi listrik yang diberikan negara melalui PLN dianggap kurang transparan dan akuntabel.

Padahal, Tarif Dasar Listrik (TDL) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang memberatkan masyarakat.

“Subsidi listrik kita masih sangat besar. Selama ini subsidi listrik paling sulit dikontrol dibanding subsidi-subsidi lain," katanya dalam keterangan pers, Selasa (8/9/2015).

Saat ini subsidi listrik nasional bagi PLN masih cukup besar hampir mencapai Rp 30 triliun pada APBN 2015. Diperkirakan masih terdapat 25 juta pelanggan listrik di bawah 1300 Watt yang masih menerima subsidi.

Dikatakannya walaupun nilainya sangat besar tapi tapi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kecil.

Legislator asal Dapil Jawa Timur I itu dari PKB itu mengusulkan agar model subsidi listrik melalui PLN diubah.

Caranya subsidi listrik sebaiknya langsung diberikan ke masyarakat yang kurang mampu melalui Token Prabayar.

“Nah, kalau ada pemikiran dibuat subsidi langsung ke rakyat miskin pasti lebih baik. Kasih saja masyarakat kecil berupa Token listrik. Dengan begitu, subsidi listrik bisa tepat sasaran dan jelas manfaatnya,” ujar Kapoksi VII Fraksi PKB DPR RI itu.

Subsidi listrik melalui PLN, imbuhnya, sudah tidak cocok lagi. Dia kuatir kalau subsidi listrik yang nilainya triliunan rupiah malah tidak efektif dan bisa lari kemana-mana.

“Saya kira model subsidi listrik lewat PLN itu sudah kuno, sudah tidak relevan. Berikan saja langsung pada keluarga miskin berupa token listrik,” tandasnya.