TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tugas pokok dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun implementatif kebijakan yang diputuskan Kementerian ESDM menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara Indonesia.

"Alur kebijakannya bersifat strategis karena menyangkut cadangan dan ketersediaan energi serta kehidupan masyarakat," ujar pengamat energi dari Masyarakat Energi Nasional, Fajar Budianto di Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Fajar sekilas mencermati teror penembakan kantor Kementerian ESDM merupakan ancaman terhadap negara. Sebab, kementerian tersebut masuk lingkungan kerja negara sangat strategis.

Banyak sekali kepentingan yang melibatkan berbagai pihak seperti negara, swasta dan negara luar, termasuk broker.

"Ruang lingkup kerja ESDM pada umumnya berhubungan dengan objek vital dan strategis, tentunya itu menyangkut ketahanan dan kedaulatan negara," katanya.

Karena itu, menurut Fajar, jika ada anggapan bahwa teror penembakan Kementerian ESDM sebagai ancaman terhadap negara, kemungkinannya tetap ada.

"Penembakan itu teror, pelakunya orang suruhan dari kelompok yang kepentingannya sudah terganggu," ujarnya.

Apalagi, pemerintah rencananya mau menerbitkan perubahan atas peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang migas. Penerbitan peraturan ini alternatif atas belum terbitnya RUU Minerba yang masih dibahas di DPR.

Untuk itu, dia mengapresiasi rencana pemerintah mengolah sendiri hasil migas nasional agar bisa dinikmati rakyat Indonesia. Selama ini, migas Indonesia justru banyak mangkrak di Singapura, negera yang sama sekali tak punya sumberdaya alam.

"Ini faktual dan bisa dibayangkan, hasil migas kita dinikmati negara seuprit hanya gara-gara punya kilang mumpuni dan berharap rente. Sedangkan rakyat kita, apalagi daerah penghasil migas sedikit menikmati," katanya.

Ironisnya, beber dia, hijrahnya hasil migas Indonesia ke Singapura ditukangi oleh anak bangsa sendiri. "Antek-anteknya ya orang-orang kita sendiri, itu yang lazim disebut mafia itu," ungkap Fajar.

Menurutnya, rencana pemerintah Presiden Jokowi membuat kilang dengan teknologi lebih mumpuni dari Singapura selalu dicerca dengan alasan kemahalan secara ekonomi

"Harga mahal ya memang segitu karena tujuan penggunaannya tidak dikalkulasi untuk 1-2 tahun saja, 1-2 dasawarsa bahkan 5-8 dasawarsa ke depan," tegas Fajar.

Fajar mengharapkan pemerintah tidak ciut terhadap ancaman apapun untuk menuju kedaulatan Indonesia yang utuh.