KPPU Bicarakan Soal Swasembada Sapi Bersama Wapres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah harus hati-hati menetapkan target swasembada sapi. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, mengatakan bila salah menetapkan target, bisa jadi yang terjadi justru kelangkaan daging sapi seperti yang terjadi sebulan terakhir ini.

Kepada wartawan usai menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015), Syarkawi mengatakan kesalahan tersebut pernah dilakukan di pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada 2009 lalu. Saat itu pemerintah menetapkan pengurangan kuota impor pertahunnya. Namun produksi lokal belum bisa mengimbangi.

"Kita sampaikan ke Wapres bahwa jangan sampai hal-hal di masa lalu sudah pernah terjadi berulang lagi sekarang, sehingga tidak menciptakan kelangkaan," katanya.

Dari hasil penelusuran KPPU, diketahui swasembada pangan tidak mungkin dicapai pada waktu singkat. Bahkan sangat mungkin target tersebut dipenuhi pada dua masa Presiden yang berbeda. Hal itu mengacu dari permasalahan produksi daging.

Selain kurangnya produksi sapi, kantong-kantong sapi di Indonesia juga diketahui kesulitan dalam mengirimkan sapinya. Hal itu disebabkan mahalnya ongkos transportasi, yang dipicu dari infrastruktur yang belum memadai. Mahalnya ongkos transportasi, juga membuat harga jual daging naik.

"Memang kebutuhan impor masih ada, tapi mungkin kalaupun diturunkan penurunannya jangan terlalu drastis dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu," ujarnya.

Soal kebutuhan sapi dalam negri pertahunnya, menurut Syarkawi Rauf informasi tersebut masih simpangsiur, mulai dari 12,8 juta hingga 14,8 juta ekor. Berapa banyak sapi yang dibutuhkan Indonesia, menurutnya hal itu masih harus dihitung ulang, dengan menggandeng lembaga lembaga terkait.