TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Miryam S Haryani menilai rencana pemerintah untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya ditunda apalagi ditengah kondisi ekonomi yang tengah melemah seperti sekarang ini.

Menurut politikus Hanura itu, selain karena faktor lemahnya perekonomian Indonesia, rencana pembangunan kereta cepat ini juga tidak jelas letak urgensinya dimana.

Apabila pemerintah beralasan soal mobilitas, selama ini rute Jakarta-Bandung sudah dapat dilayani melalui jaringan kereta api dan jalan tol yang kondisinya relatif bagus baik dari pelayanan maupun harga yang kompetitif.

"Bahkan saya melihat tidak ada keunggulan baru yang ditawarkan oleh hadirnya kereta cepat ini nanti," kata Miryam di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Justru Miryam menilai dengan adanya kereta cepat malah akan semakin membuat timpang pembangunan infrastruktur Jawa dan Luar Jawa. Apabila pemerintah tetap memaksakan proyek ini tentu presiden Jokowi akan terlihat tidak konsisten dengan komitmennya untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur luar jawa guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kereta cepat ini juga akan terhambat dengan kondisi dalam kota Jakarta maupun Bandung yang sering kali macet sehingga menyusahkan masyarakat untuk naik kereta cepat itu sendiri. Hal itu dikarenakan lama waktu tempuh dari rumah menuju stasiun itu hampir sama dengan waktu tempuh langsung dari rumah menuju Bandung.

"Sehingga masyarakat akan lebih memilih ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi daripada naik kereta cepat," tuturnya.

Belum lagi sambung Miryam, masalah akan muncul dalam penentuan tarif tiketnya, jangan sampai APBN kita terbebani untuk mensubsidi harga tiket kereta cepat ini karena faktor masyarakat yang belum mampu menjangkau apabila dijual terlalu mahal.

"Sebaiknya pemerintah fokus pada pembangunan yang lebih urgen dan punya dampak lebih besar terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Luar Jawa jauh lebih membutuhkan perhatian dan mendesak dibangun infrastruktur yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi daripada obsesi membangun kereta cepat yang tak jelas urgensinya," ujarnya.

Masih kata Miryam, apabila kegiatan ini terus dipaksakan maka pemerintahan sekarang akan kehabisan energi hanya utk mengurus pembangunan yang tak perlu dan tidak berdampak positif untuk kemajuan bangsa.