Paket Kebijakan Ekonomi Berhasil Jika Mampu Jinakkan Birokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi satu dan dua. Namun, jika tidak dapat mengatasi birokrasi di setiap instansi maka semua program dalam mendorong ekonomi akan berjalan sia-sia.

"Kendala paket ekonomi adalah implementasi di birokrasi‎. Birokrasi ini pilar-pilar dari kebijakan ekonomi itu, makanya birokrasi ini harus ditundukan," Pengamat ekonomi Indef Didik ‎J Rachbini di kantor Indef, Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Menurut Didik, paket kebijakan tahap dua berisi mempercepat‎ pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam di kawasan industri dari sebelumnya delapan jam.

Kemudian investasi di sektor kehutanan dari sebelumnya terdapat 14 izin kini menjadi empat izin. "Ini sudah bagus, tapi kalau birokrasinya tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan berpotensi gagal paket kebijakan itu," ucapnya.

‎Kemudahan berinvestasi di Indonesia, kata Didik, saat ini jauh dari kata baik. Sebab, berdasarkan laporan yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia berada pada posisi 114, lebih buruk dibandingkan Filipina, Vietnam, bahkan Mongolia.

"Kondisi birokrasi kita adalah lembaga paling parah kinerjanya. Oleh sebab itu, deregulasi dan debirokratisasi perlu menjadi agenda utama pemerintah," ujar Didik.