TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR telah mengajukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas mengenai PT Pelindo II (Persero) yang diduga telah melanggar beberapa aturan secara hukum.

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno tak mau ambil pusing. Rini lebih memilih untuk menurut dan mengikuti proses Pansus Pelindo II tersebut.

"Kami mengikuti saja prosesnya bagaimana, kita ikuti saja semuanya kita akan ikuti aturan hukumnya," ujar Rini di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Sementara itu Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir memaparkan dengan Pansus, pihak DPR ingin mengetahui cara kinerja Pelindo II selama ini. Pasalnya Direktur Utama Pelindo II RJ Lino menjadi sorotan publik akibat banyak keputusan yang dinilai pro dan kontra.

"Itu yang akan kita gali dan apa-apa saja yang menjadi penyebab keputusan-keputusan tersebut bisa diambil," ujar Hafisz.

Dalam Pansus tersebut, Hafisz Tohir memaparkan akan menggandeng tak hanya dari kalangan DPR, tapi dari pihak independen dan serikat pekerja yang berada di Pelindo II. Dengan begitu Pansus Pelindo II bisa mendapat banyak keterangan dan gambaran kinerja RJ Lino
selama ini.

"Stakeholder sudah beberapa yang kita undang. Termasuk pihak dari serikat pekerja, buruhnya kemudian dari pihak-pihak dari luar juga," kata Hafisz.