TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan koperasi se-Asia Pasifik menegaskan perlu adanya reformasi di tubuh koperasi agar mendapat pengakuan global. Untuk itu, mendesak didirikannya pusat riset dan global cooperative university serta memperkuat jaringan bisnis koperasi global.

Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Konsultasi Regional Koperasi Asia Pasifik yang dilaksanakan pekan lalu di Jakarta. Roby Tulus, penanggungjawab substansi Konsultasi Regional Asia Pasifik sub-region ASEAN dan Asia Timur mengatakan Pertemuan yang berlangsung selama dua hari yang ditutup, Jumat (2/10) menghasilkan 14 rekomendasi penting.

“Semua rekomendasi itu akan dibahas lebih dalam untuk kemudian dideklarasikan pada Konferensi Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik tahun depan,” kata Roby Tulus, Senin (5/10/2015).

Menurut Roby Tulus, ke-14 rekomendasi itu ada dua menekankan pada dua hal, yakni pertama, secara internal, koperasi-koperasi dituntut berbenah diri dengan melakukan reformasi internal. Kedua, secara eksternal, seluruh visi, misi, pendekatan baru, strategi, dan program aksi gerakan koperasi mengarah pada pengakuan dunia.

“Pengakuan itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, media, dan publik secara umum,” ujar Roby.

Sementara itu Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid menjelaskan pertemuan Menteri Koperasi Asia Pasifik merupakan inisiatif gerakan koperasi kawasan (International Cooperative Alliance) ini sejak tahun 1992. Pertemuan tersebut dinilai Nurdin strategis karena pekan lalu PBB telah menetapkan 17 Tujuan dan 169 Target Program Pembangunan Global Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

"Ada benang merah antara SDGs dengan Blueprint Visi ICA 2020 dan Visi Dekopin 2045 Koperasi sebagai Pilar Negara.
Terutama terkait berbagai isu global terkini seperti kemiskinan, kelaparan, ketidaksetaraanjender, kesehatan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan,” ujar Nurdin.