Marwan: Presiden Jokowi Jangan Bersandiwara Soal Freeport

‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pertambangan Marwan Batubara meminta Pemerintah Joko Widodo tidak bersandiwara soal kontrak karya Freeport.

Ia juga meminta Presiden Joko Widodo menyatukan para menteri sesuai dengan konstitusi.

"Keputusan Menteri ESDM (Sudirman Said) berdasarkan persetujuan presiden. Kita mengecam Pak Sudirman tetapi disisi lain itu atas persetujuan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak ksatria, kalau terlibat dalam pengambilan keputusan, ya itu diterbitkan dan dikonsultasikan dulu ke Pak Jokowi," kata Marwan dalam diskusi 'Rakyat Menuntut Hak kepada Freeport' di Cikini, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Ia pun menginginkan pemerintah solid dan tidak bermain politik terhadap persoalan Freeport. Selain itu, Marwan mendorong pemerintah agar mensyaratkan sahan Freeport tidak dijual di bursa saham. "IPO itu ada kejahatan. Kalau IPO maka tidak punya kesempatan untuk menolak lalu dia berkuasa," katanya.

Menurutnya, Pemerintah dapat memperpanjang kontrak karya sepanjang syaratnya dipenuhi Freeport. Contohnya, saham yang dijual dikelola pemerintah melalui BUMN atau BUMN yang baru dibentuk. "Tidak ada IPO," katanya.

Kemudian paling lambat 2021, Pemerintah Indonesia harus memiliki saham mayoritas sebanyak 51 persen. Royalti minimal 6-7 persen agar mencapai target sedangkan pajak tidak diturunkan. Untuk saham nasional dapat dibentuk konsorsium.

‎"Pemerintah mengendalikan pemda agar tidak bicara keluar. Kita bukan anti asing, tapi untuk kontrak lebih baik, agar berdaulat di negeri sendiri. Selama ini sarat dengan KKN," ujarnya.