TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Fraksi Partai Gerindra DPR RI menolak dilanjutkannya pembahasan RAPBN 2016.

Dengan penolakan dilanjutkannya pembahasan tersebut maka fraksi Gerindra enggan bertanggung jawab atas pelaksanaan RAPBN 2016.

Hal itu dikatakan oleh Anggota Banggar dari Fraksi Gerindra, Wilgo Zainar, usai mengikuti rapat internal Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

"Gerindra sudah menyatakan penolakan di rapat internal (Banggar) dan selanjutnya kita akan menyatakan menolak saat rapat pandangan mini fraksi bersama pemerintah," kata Wilgo.

"Dengan penolakan ini, secara otomatis kami tak bertanggungjawab atas RAPBN 2016," kata Wilgo lagi.

Fraksi Gerindra, kata Wilgo menolak RAPBN 2016 terkait dana alokasi penyertaan modal negara (PMN) untuk badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp 39 triliun. Menurutnya, fraksi Gerindra menghendaki dihilangkannya alokasi PMN ke BUMN karena tidak pro rakyat.

"Gerindra pada prinsipnya tetap menolak, karena RAPBN 2016 ini tidak pro rakyat, tidak perlu kita mendanai BUMN dari anggaran negara," tuturnya.

Diketahui, sembilan dari sepuluh fraksi di DPR setuju untuk dilanjutkannya pembahasan RAPBN 2016 ke tingkat badan anggaran dengan pemerintah. Satu fraksi yang menolak dilanjutkannya pembahasan RAPBN 2016 adalah Gerindra.

Hal itu mengemuka saat Banggar melakukan rapat internal. Menurutnya, Banggar DPR RI telah menyiapkan materi sesuai panja RUU yang telah dilakukan seperti panja RUU APBN 2016, panja asumsi makro dan postur, panja kementerian lembaga, dan panja transfer daerah dan dana desa.

"Dari 10 fraksi, ada satu fraksi yang belum setuju. Fraksi Gerindra (belum setuju). Mereka belum bisa menyetujui terkait empat hal yang dibahas panja," kata Anggota Banggar, Johnny G Plate di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).