Laporan Wartawan Tribunnews Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih adanya 3,5 persen responden menyatakan pelayanan kesehatan sulit memperoleh pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di pemerintahan Jokowi-JK.

"BPJS Kesehatan membuka diri terhadap kritik maupun saran sehingga masyarakat puas terhadap layanan BPJS," kata Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan AntarLembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dikatakannya, apapun tanggapan masyarakat, jika merasa kecewa tentu akan melakukan perbaikan pelayanan.

"Jika tanggapan nilai positif tentu kami tetap akan mempertahankan dan terus meningkatkan pelayanan," katanya.

Diberitakan, survei Indo Barometer menunjukkan program jaminan kesehatan nasional menempati urutan teratas dalam program paling disukai di pemerintah Jokowi-JK.

Direktur Eksecutif Indo Barometer, M Qodari mengatakan, program JKN menduduki peringkat pertama program pemerintah yang disukai rakyat.

"Skornya 18,6 persen. Skor ini memiliki rentang nilai yang cukup signifikan dibandingkan program lainnya, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Jakarta Pintar, beasiswa dan sebagainya," kata Qodari.

Dikatakannya, walaupun memiliki point tertinggi, masih ada 3,7 persen responden menyatakan sulit memperoleh layanan, menjadi pekerjaan rumah BPJS Kesehatan.

"Kelemahan survei ini memang tidak menanyakan kesulitan apa yang dihadapi. Surveinya memang tidak diperuntukkan untuk penilaian program JKN," kata Qodari.

Qodari mengusulkan BPJS Kesehatan melakukan survei lanjutan untuk mengetahui secara detail, baik point keberhasilan maupun anggapan masih sulit ini.

"Saya kira kedepan perlu sinergi yang lebih kokoh antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis mitra kerja dalam memberikan pelayanan," kata Qodari yang dikenal sebagai pengamat politik ini.

Survei yang bertajuk Persepsi Publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK dilakukan di 34 provinsi dengan 1200 responden, mulai 14-22 September yang lalu.