TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Riyanto memaparkan bakal muncul kecemburuan sosial, jika jatah subsidi listrik untuk rakyat berkurang.

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah menghapus jatah subsidi listrik untuk 23 juta rumah tangga.

Riyanto menjelaskan jika tetangga A menggunakan daya listrik 900 VA terkena tarif tanpa subsidi, namun tetangga B dengan daya yang sama mendapat jatah subsidi.

Pada akhir bulan tagihan kedua tetangga tersebut bisa berbeda sesuai dengan hak yang didapat dari data PLN.

"Nah ini akan timbul kecemburuan sosial. PLN perlu memikirkan resiko yang cukup besar untuk langkah ini," ujar Riyanto di diskusi Energi Kita,Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Riyanto memaparkan akan ada 3 sampai 5 juta masyarakat miskin yang tidak akan mendapat subsidi lagi. Hal itu bisa memicu angka rentan miskin bertambah.

Riyanto menjelaskan akibat dari pengurangan jatah subsidi listrik bakal menaikkan angka inflasi meningkat 1,7 persen.

Selain itu Riyanto juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi turun 0,59 persen dan angka kemiskinan bertambah 0,14 persen.

"Kalau pemerintah tidak serius tangani ini, semua itu akan terjadi," ujar Riyanto.

Diketahui sebelumnya pemerintah berencana akan menghapus subsidi listrik untuk 23 juta rumah tangga. Namun dalam APBN 2016 pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 38 triliun untuk subsidi masyarakat miskin dan rentan kemiskinan.