TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Riyanto memaparkan PT PLN (persero) belum dapat data yang lengkap.

Dalam hal ini banyak masyarakat yang berhak dapat subsidi listrik belum masuk karena tidak ada nomor pelanggan.

"Dalam waktu dua bulan PLN harus mendata masyarakat mampu atau tidak by name by adress tapi tidak ada nomor pelanggan PLN," ujar Riyanto di diskusi Energi Kita, di gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Riyanto memaparkan dari total 24,7 juta orang menggunakan subsidi, hanya 17,6 juta masyarakat miskin rentan miskin pakai listrik milik PLN.
Sedangkan 7,1 juta belum menggunakan listrik PLN.

"Mekanismenya masih tanda tanya, pemberian subsidi listriknya bagaimana," kata Riyanto.

Sedangkan dari data Yayasan Lembaga Konsumsen Indonesia (YLKI) ada 48 juta pelanggan listrik PLN. Angka tersebut harus dipisahkan dari data yang berhak akan subsidi dan yang tidak.

"Kalau data salah kasihan malah orang miskin yang dicabut subsidinya," papar Ketua Harian YLKI Tulus Abadi.

Tulus memaparkan pelayanan PLN masih sangat kurang. Bahkan dari data YLKI pengaduan atas PLN masuk nomor lima terbesar.

"Memang ada inovasi yang dibuat PLN, tapi tetap saja banyak keluhan masyarakat," kata Tulus.