TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Kementerian ESDM dan PLN segera mengkalkulasi opsi-opsi pengalihan subsidi tarif dasar listrik termasuk dampaknya.

"Kalkulasi perlu dihitung dengan cermat, sehingga pengalihan subsidi tarif dasar listrik tidak menjadi beban bagi masyarakat miskin dan rentan miskin" ujar Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis dari Tim Komunikasi Presiden Sukardi Rinakit, Rabu (4/11/2015).

Tapi, sebelum itu Jokowi meminta dilakukan rekonsiliasi data antara pengguna listrik 450 VA dan 900 VA dengan data keluarga miskin dan rentan miskin.

"Langkah rekonsiliasi data ini penting dilakukan agar kebijakan subsidi listrik benar-benar tepat sasaran," ujar Presiden.

Pasalnya, pada saat ini untuk pengguna listrik 450 VA dan 900 VA masih mendapat subsidi masing-masing Rp 1.047/kWh dan 874/kWh.

PLN mencatat jumlah pelanggan yang memasang listrik kapasitas 450 VA dan 900 VA adalah 43 juta.

Padahal dalam laporan TNP2K yang bersumber dari BPS menyebutkan jumlah keluarga miskin 15,5 juta dan rentan miskin 9,5 juta keluarga.

Artinya sekitar 18 juta pelanggan PLN tidak dapat dikategorikan keluarga miskin atau rentan miskin.

Karena Jokowi tegaskan, seluruh kebijakan pemberian subsidi secara bertahap dan terencana harus bergeser dari sektor-sektor yang bersifat konsumtif ke subsidi yang lebih produktif.

Tak lain, tujuannya agar lebih tepat sasaran, secara bertahap dan terencana subsidi yang semula diarahkan pada barang, beralih pada penerima manfaat langsung subsidi. Yaitu warga yang membutuhkan.

Upaya ini merupakan bagian dari reformasi struktural, sehingga Pemerintah terus melakukan perbaikan pengelolaan berbagai subsidi, termasuk subsidi energi.

Selain itu, Presiden menekankan PLN juga harus membantu pelaku usaha mikro dan kecil, seperti penjahit yang juga menggunakan listrik di malam hari.

"Saya ingin mengingatkan, dalam paket deregulasi lalu industri diberikan diskon pada malam hari 30%. Kali ini hati hati. Tolong dilihat di lapangan, karena data yang saya punya banyak usaha mikro, yang ada di desa, yang punya jahitan," kata Presiden.