TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) pada semester I 2016 berencana menerbitkan saham baru atau rights issue senilai Rp 2,8 triliun, untuk mendanai berbagai proyek perseroan.

Direktur Keuangan Wijaya Karya Tbk Adji Firmantoro mengatakan, pemerintah akan kembali membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 24 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada APBN-P 2016, perseroan sendiri mengajukan Rp 4 triliun.

"Sekarang kami masih menunggu dari DPR apakah PMN jadi atau tidak," kata Adji di Jakarta, Senin (9/11/2015).

Jika ke depan DPR masih kembali menolak PMN untuk perusahaan pelat merah, kata Adji, perseroan tetap melaksanakan rights issue dengan syarat porsi saham pemerintah tetap menjadi mayoritas.

"Rights issue dengan asumsi Rp 2.800 per lembar saham, maka kami akan memperoleh Rp 2,8 triliun. Tadi habis dari Kementerian BUMN, pemerintah sahamnya tidak boleh kurang dari 55 persen," tutur Adji.

Sementara Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo mengatakan, perseroan berharap PMN 2016 senilai Rp 4 triliun disetujui oleh DPR, agar keuntungan dari berbagai proyek perseroan tidak tertekan oleh beban bunga pinjaman.

"Keuntungannya bisa lebih kecil jika tidak ada PMN, kami terbebani bunga," ucap Bintang di tempat yang sama.

‎Saat ini komposisi kepemilikan saham WIKA yaitu pemerintah sebanyak 65,049 persen atau sebanyak 4 miliar lembar saham, masyarakat 34,951 persen atau sekitar 2,14 miliar saham, Bintang Perbowo (direksi) 0,0245 persen atau 1,50 juta saham, Budi Hato (direksi) 0,0016 persen atau 100 ribu saham, dan Adji Firmantoro (direksi) 0,023 persen atau 1,43 juta saham.