Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sylke Febrina Laucereno

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB), Ahmad Irfan mengaku tidak khawatir dengan rencana Pemerintah Provinsi Banten yang akan membentuk Bank Banten.

“Tidak khawatir, memang ada kabar seperti itu,” kata Irfan, usai paparan kinerja BJB pada Investor Summit 2015 di Jakarta, Selasa (10/11/2015)

Menurut Irfan, wajar saja jika Pemprov Banten ingin membentuk bank sendiri. Namun dia menilai, tidak mudah untuk membentuk sebuah bank daerah, butuh kajian yang dalam.

“Tapi kemarin saya ketemu Pak Rano (Rano Karno Gubernur Banten) untuk bicarakan tambah modal, mereka masih mau tambah,” ujarnya.

Dari laporan keuangan BJB kuartal III 2015, komposisi kepemilikan saham seri A BJB kuartal III 2015 38.26 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 23.61 persen dimiliki oleh Pemerintah Kota Jawa Barat, 5,37 persen dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten dan 7,76 persen dimiliki oleh Pemerintah Kota.

Sedangkan kepemilikan saham seri B 5,8 persen dimiliki oleh investor ritel, 5,74 persen dimiliki oleh investor institusi, 0,02 persen dimiliki oleh investor ritel luar negeri dan 13,44 persen dimiliki investor institusi luar negeri.

Sebelumnya dalam halaman resmi humasprotokol.bantenprov.go.id Gubernur Banten, Rano Karno mengajak seluruh pihak terkait untuk mendukung proses pembentukan Bank Banten yang rencananya akan dilakukan oleh PT Banten Global Development (BGD) yakni Badan usaha milik daerah (BUMD) Banten.

Dalam keterangannya, saat ini sudah terjadi proses screening untuk akuisisi bank, antara lain pemilihan bank, kisaran harga hingga proses pengalihan saham. Rano mengatakan, penyertaan modal untuk Bank Banten nantinya akan dilakukan beberapa tahap yakni pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 dan APBD 2016.