Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sylke Febrina Laucereno

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) saat ini sedang berupaya menyelesaikan rencana pembangunan National Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional. Saat ini BI sudah memiliki konseptual desain terkait gerbang pembayaran ini.

Gerbang pembayaran ini merupakan infrastruktur utama untuk pembayaran-pembayaran ritel. Untuk implementasi, membutuhkan data senter, skema layanan yang tepat.

“BI masih punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk menjadikan pembayaran terintegrasi, tapi diharapkan kami bisa tata ini dengan baik,” kata Deputi Gubernur BI, Ronald Waas di Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Gerbang Pembayaran Nasional ini akan mencakup layanan kartu kredit, kartu debit, uang elektronik dan seluruh instrumen pembayaran yang saat ini sedang berkembang dan membutuhkan kecepatan dari sisi layanan.

Ronald mengatakan, layanan gerbang pembayaran ini awalnya melibatkan perbankan untuk membangun sistem namun kedepan semakin banyak pihak yang akan terlibat untuk mencakup layanan pembayaran. Yakni akan melibatkan banyak pihak seperti perusahaan dan bank pengguna jasa perusahaan switching, konsumen, perusahaan penyedia mesin automated teller machine (ATM), dan electronic data capture (EDC).

Realisasi pembentukan gerbang pembayaran nasional ini sudah tertunda sejak diwacanakan pada 2012 lalu. Penundaan terjadi karena belum ada prinsipal domestik dan belum tuntasnya negosiasi interkoneksi di antara penyedia jasa sistem pembayaran.

Ronald mengatakan, transaksi ritel setiap harinya semakin besar, dari data BI transaksi kliring pada Sistem Kliring nasional (SKN) per hari rata-rata mencapai Rp 13 triliun. “Sedangkan untuk pembayaran ritel di luar sistem kliring juga mencapai Rp 13 triliun, itu penyelesaiannya saja,” kata Ronald.

Dia mengatakan, transaksi ritel tersebut belum termasuk dengan pembayaran di internet seperti e-commerce. Sehingga BI perlu menyediakan infrastruktur yang baik di satu tempat untuk kelancaran dan penyelesaian transaksi.

Di Indonesia, gerbang pembayaran nasional akan mengadopsi konsep yang diterapkan otoritas perbankan Tiongkok dengan China UnionPay. UnionPay merupakan jaringan antarbank di Tiongkok tidak termasuk Hong Kong dan Makau. Jaringan ini menghubungkan mesin ATM dari sejumlah bank besar di Tiongkok dan bank kecil di China daratan. Selain itu, kartu ini merupakan jaringan Electronic Funds Transfer at Point of Sale (EFTPOS).

Di Indonesia sendiri, perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran elektronik antara lain PT Finnet Indonesia (Finnet), PT ALTO Network (ALTO), dan PT Rintis Sejahtera (PRIMA) ketiga perusahaan ini menyediakan layanan sistem pembayaran elektronik dengan menyediakan layanan solusi terpadu untuk perbankan maupun semua sektor yang terkait dengan transaksi keuangan secara elektronik.